Politik Pemerintahan

Ketua DPRD Jember Bandingkan Nasib Guru Honorer dengan Satgas Relawan

Itqon Syauqi (abu-abu) saat berdiskusi dengan wartawan dan Sekretaris DPC PKB Ayub Junaidi

Jember (beritajatim.com) – Bupati Faida membuka lowongan rekrutmen 1.300 anggota satuan tugas relawan. Ini membuat pimpinan DPRD Jember, Jawa Timur, bertanya-tanya.

“DPRD cukup kaget. Kami mempertanyakan landasan hukumnya merekrut itu,” kata Ketua Sementara DPRD Jember dari unsur PKB Muhammad Itqon Syauqi. Ia mengingatkan bahwa pemerintah pusat melarang pemerintah daerah merekrut honorer lagi.

“Satgas itu dalam praktiknya apakah tenaga honorer atau ASN (Aparatur Sipil Negara)? Honorer saja dilarang. Apalagi ASN,” kata Itqon.

“Ini ada apa kok mendadak merekrut 1.300 orang? Anggarannya besar itu. Saya dengar katanya akan diberi honor Rp 1,5 juta per orang dan transpor Rp 500 ribu,” kata Itqon.

Itqon lantas membandingkannya dengan nasib guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT dan PTT) saat ini. “Kemarin bupati beralasan tidak beri SK ke GTT karena tidak ada landasan hukumnya. Sekarang kok tiba-tiba mau rekrut 1.300 orang? Toh kalau sama-sama ada anggaran, lebih baik GTT diprioritaskan,” katanya.

Bupati Jember Faida membuka pendaftaran satuan tugas relawan, yakni Satgas Dhuafa, Satgas IKM (Industri Kecil Menengah), Satgas PKL (Pedagang Kaki Lima), Satgas Rumah Sehat, dan Kader Sanitasi.

Penerimaan berkas lamaran pada 2-13 September 2019. Setelah melalui sejumlah tahap, pelamar yang diterima akan diumumkan pada 30 September 2019.

Sebagaimana dilansir situs resmi Pemerintah Kabupaten Jember, Faida menjelaskan, satgas ini untuk menunjang program-program 22 Janji Kerja dan percepatan penyelesaian program-program untuk masyarakat.

Itqon tidak tahu bagaimana satgas itu. “Kalau dari PKB ya jelas sangat tidak setuju. Kalau tidak ada landasan hukumnya ya bagaimana? Jadi terus terang kami mempertanyakan itu,” katanya.

Itqon melihat bahwa tugas-tugas satgas bisa ditangani aparatur negara, terutama Dinas Sosial. “Ini kok mendadak satgas, terus terang kami pertanyakan. Kalau menurut saya, maksimalkan yang ada yang sudah ada legal formalnya daripada merekrut satgas baru, yang jangankan anggaran, landasan hukumnya saja tidak jelas,” katanya.

Menurut Itqon, begitu alat kelengkapan Dewan terbentuk, komisi akan memanggil mitra kerja. “Ini menyangkut kemaslahatan masyarakat Jember,” katanya. [wir/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar