Politik Pemerintahan

Sosialisasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegritas

Kerjasama Pemkab-KPK Tumbuhkan Aura Positif Wujudkan ‘Pamekasan Hebat’

Pamekasan (beritajatim.com) – Legislator Pamekasan, Masykur Rasyid menilai kerjasama antara Pemkab Pamekasan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dapat menumbuhkan aura positif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan menuju ‘Pamekasan Hebat’.

Hal tersebut disampaikan pasca kegiatan Sosialisasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegritas bersama Deputi Bidang Pencegahan KPK RI di Aula Hotel Odaita, Jl Raya Sumenep, Rabu (11/12/2019).

Apalagi dalam kegiatan yang mengusung tema ‘Bersama Melawan Korupsi Mewujudkan Pamekasan Hebat’, diikuti jajaran Forum Pimpinan Daerah (Forpimda), jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), anggota DPRD Pamekasan, hingga para Kepala Desa (Kades) di 178 desa yang tersebar di 13 kecamatan berbeda di Bumi Gerbang Salam.

“Dengan adanya kerjasama ini menunjukkan kepada publik bahwa Pemkab Pamekasan, memiliki iktikat baik untuk menghindari terjadinya praktik korupsi di Kabupaten Pamekasan,” kata Masykur Rasyid kepada beritajatim.com.

Kerjasama secara kelembagaan tersebut dinilai sebagai langkah konkrit dari pemerintah, demi mewujudkan birokrasi lebih baik dan transparan. “Memang tidak mudah membangun dan menyamakan persepsi dari sebuah lembaga yang terdiri dari beragam keinginan dan karakter,” ungkapnya.

“Namun kami yakin, upaya sistemik yang dilakukan secara berkesinambungan. Pada akhirnya akan membuahkan hasil yang positif, dan kami kira kita semua patut mengapresiasi niat baik pemkab Pamekasan, yakni berupaya bebas dari praktik korupsi,” sambung pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPRD Pamekasan.

Hamas (sapaan akrab Masykur Rasyid) juga menilai dampak upaya membangun sistem yang baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yakni pada realisasi program tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tetapi dibutuhkan kerja keras dan usaha konkrit untuk mewujudkan upaya ‘Bhejre, Rajjhe tor Parjhuge’.

“Memang sudah seharusnya pemkab perlu berkonsultasi kepada mitra, yakni KPK atau institusi yang ditunjuk KPK sebagai mitra. Sehingga program yang dijalankan dan hendak dilaksanakan tidak melanggar regulasi, sekalipun pada tahap awal memang seperti itu. Namun berikutnya kami yakin akan berjalan sebagaimana mestinya,” jelas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan.

Tidak hanya itu, wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 yang dikenal dekat dengan kalangan milenial juga menegaskan niat baik Pemkab Pamekasan, untuk menghindari jeratan kasus korupsi melalui kerjasama dengan KPK RI sesuai dengan jargon yang selama ini didengungkan, yakni Gerbang Salam.

“Dari itu kami kira tidak ada alasan untuk tidak mendukung program baik seperti ini, karena kami menganggap Pemkab Pamekasan ingin menjalankan program positif dengan cara yang baik. Salah satunya dengan pencegahan agar tidak melanggar hukum, dalam hal ini kasus korupsi,” pungkasnya. [pin/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar