Politik Pemerintahan

Kelompok Tani Maksimal Mendapat Dana KPM Sebesar Rp10 juta

Bojonegoro (beritajatim.com) – Plt. Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro Helmy Elisabeth mengatakan Program Petani Mandiri (PPM) yang menjadi program pemerintah Kabupaten Bojonegoro bisa diberikan kepada Kelompok Petani Mandiri (KPM) maksimal sebesar Rp 10 juta.

Program tersebut sesuai Perbup 48 Tahun 2018 dalam penganggarannya bersifat hibah. Serta sesuai Permendagri 32 Tahun 2011 beserta perubahannya sampai dengan perubahan yang terakhir yaitu Permendagri 13 Tahun 2018 tentang hibah dan bansos yang bersumber dari APBD.

“Dalam aturannya hibah tidak boleh diberikan kepada perorangan melainkan kepada lembaga atau kelompok masyarakat,” ujarnya, Kamis (20/6/2019).

Menurut dia, petani yang saat ini belum menjadi anggota kelompok tani bisa bergabung dengan kelompok tani yang sudah ada atau membentuk kelompok tani baru (penumbuhan) sepanjang pembentukan kelompok baru tersebut dibutuhkan dan sesuai dengan aturan.

“Modal sejumlah Rp 10 juta adalah maksimal, realisasinya tentu menyesuaikan kebutuhan sarana produksi (benih, pupuk, maupun pestisida) dengan luasan lahan dari petani,” ungkapnya.

Program PPM ini diberikan kepada petani yang memiliki lahan kurang dari dua hektare. Pemerintah Bojonegoro menyiapkan anggaran sejumlah Rp 15 miliar untuk 1.548 kelompok tani di Bojonegoro. Pemerintah Daerah pada Tahun 2020 akan menganggarkan sebanyak Rp 75 miliar.

“Penambahan anggaran secara bertahap tersebut memperhitungkan jumlah petani yang pada tahun 2019 belum tercover,” imbuhnya.

Rabu lalu mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melangsungkan demo terkait program kerja Pemerintah Daerah Bojonegoro. Mahasiswa mempertanyakan Perbup Pasal 5 dan 7 tentang PPM, program tersebut dianggap tidak tepat sasaran, dan masih banyak petani yang tidak memperoleh KPM.

Selain itu, mahasiswa juga menanyakan bagaimana nasib petani yang tidak memiliki KPM dan tidak tergabung ke dalam Kelompok Tani yang mengakibatkan petani tidak bisa mengakses PPM, dan kenapa PPM hanya berlaku untuk kelompok tani saja. Selain itu mahasiswa juga mempertanyakan perihal bantuan modal kepada petani maksimal sejumlah Rp. 10.000.000, namun kenyataannya hanya diterima kurang dari nominal tersebut. [lus/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar