Politik Pemerintahan

Kecil, Kemungkinan Politisasi Identitas dalam Pilkada

Hendri Satrio (kiri) dan Maulana Surya Kusuma

Jember (beritajatim.com) – Politisasi identitas kemungkinan tidak akan terjadi dalam pemilihan kepala daerah tahun depan. Namun elite politik diminta untuk berhenti menggunakan jargon-jargon dan stigma ideologi terhadap kelompok lain yang berseberangan.

Demikian benang merah analisis Direktur Lembaga Survei Kedai Kopi Hendri Satrio dan akademisi FISIP Universitas Jember Maulana Surya Kusuma. “Beda pemilihan presiden dengan pilkada agak jauh. Walau pun ekses polarisasi diawali dari pilkada Jakarta, tapi di daerah-daerah lain tidak. Misalnya PKS dan PDI Perjuangan, bisa saja berkoalisi. Contohnya waktu pemilihan gubernur Sulawesi Selatan,” kata Hendri, Minggu (28/7/2019) malam.

Menurut Hendri, apa yang terjadi selama ini bukanlah politik identitas, melainkan politisasi identitas. “Politik identitas pasti digunakan. Suku A pasti akan memilih suku A juga sebagai pemimpin. Suku B pasti memilih suku B. Kalau kemudian ada cross suku, itu yang baik sebenarnya. Tapi kecil kemungkinan penggunaan politisasi identitas itu,” katanya.

Munculnya tokoh-tokoh dalam pilkada juga akan berbeda dengan pilpres. “Kalau pilpres masih elite driven. Kalau pilkada ini memang grass root driven. Jadi dia bisa muncul dari akar rumput. Berbeda dengan pilpres yang didorong elite-elite pusat,” kata penggemar klub sepak bola Liverpool ini.

Maulana juga melihat bahwa sebenarnya selama pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tak ada gesekan di tingkat akar rumput. “Kita bisa lihat, hampir tidak terjadi. Kalau pun ada di beberapa daerah, itu tak terkait pemilu. Analisis saya, ini karena konflik yang terjadi adalah antarelite,” katanya.

Namun Maulana meminta kepada elite agar tak menggunakan terminologi atau idiom yang menghadapkan satu kubu dengan kubu lain saat pilpres, seperti Pancasila vs radikal, PKI vs Islam, dan sejenisnya. “Kalau (idiom-idiom) ini diturunkan di tingkat pilkada, maka itu akan jadi konflik,” katanya.

Maulana mengingatkan, jarak antara akar rumput atau pemilih dengan kontestan pilkada sangat dekat. Ini membuat potensi pembelahan sosial tinggi jika tidak dimanajemen dengan baik. “Ketika pilkada janganlah idiom-idiom itu digunakan Kita sudah mengakui Pancasila dan kebhinnekaan,” katanya. Jika ini terjadi, maka ancaman disintegrasi justru makin membesar.

Maulana juga tak setuju dengan isu seolah-olah Indonesia berpotensi seperti Suriah atau mengalami momentum seperti Arab Spring. Ia melihat ada perbedaan mendasar antara Indonesia dengan Suriah atau dunia Arab umumnya. Arab Spring terjadi karena ada kepentingan kapitalisme global menguasai Arab. Selama ini, negara-negara besar belum sepenuhnya berhasil menguasai Arab.

“Sekarang, kalau kita analisis, apakah saat ini China, Amerika, dan negara-negara luar tak mampu menguasai kita? Indonesia tidak sedang berperang dagang dengan mereka. Kita justru jadi pasar mereka, mulai dari pasar produk hingga investasi. Kalau Indonesia goncang, malah mereka rugi. Mereka sudah menguasai pasar dan kita butuh investasi. Untuk senjata saja, kita masih butuh Amerika dan Rusia, meski kita punya industri,” kata Maulana.

Maulana menyarankan semua pihak agar tidak terjebak dalam permainan terminologi yang tidak sehat. “Pendewasaan bagaimana berpolitik yang mencerahkan dan mendidik jadi tanggung jawab semua. Ilmuwan harus bicara untuk pendidikan politik, tidak semakin memperparah disparitas antarkubu,” katanya. [wir/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar