Politik Pemerintahan

Di Kabupaten Mojokerto

Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan Tertangani 138 Persen

Rakor anggota dan evaluasi pengurus P2TP2A di ruang SBK Pemkab Mojokerto. [Foto: istimewa]

Mojokerto (beritajatim.com) – Prosentase kasus kejahatan serta kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Mojokerto, terpantau sudah tertangani 138 persen. Angka ini dibahas bersama rapat koordinasi anggota dan evaluasi pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di ruang Satya Bina Karya (SBK) Pemkab Mojokerto.

“Penyelesaian kasus kekerasan anak dan perempuan baik seperti pencabulan, ekploitasi perempuan dan anak, sudah terselesaikan 138 persen. Diharapkan P2TP2A memaksimalkan perannya dalam pendampingan dan konseling bagi para korban tindak kekerasan, diskriminasi, perdagangan wanita dibawah umur dan lainnya,” ungkap, Plt Bupati Mojokerto Pungkasiadi, Selasa (17/12/2019).

Dari forum tersebut, Plt Bupati berharap ada perumusan optimalisasi peran dan fungsi P2TP2A. Termasuk rujukan pelayanan kesehatan dan pendampingan hukum bagi para korban tindak kekerasan. Lantaran, lanjut orang nomor satu di Kabupaten Mojokerto ini, P2TP2A adalah pusat pengayoman perempuan dan anak.

“Diharapkan ada evaluasi yang bisa menjadi progres kelanjutan program dengan mengirimkan rekomendasi tertulis karena permasalahan yang ditangani P2TP2A membutuhkan koordinasi dan sinergi bersama. Apapun itu (kasus tindak kekerasan), kalau sudah dalam lingkungan Pemkab harus disampaikan dan diselesaikan bersama-sama,” katanya.

Sekretaris P2TP2A Kabupaten Mojokerto, Sri Murwati Ningsih menjelaskan, ada 18 kasus tentang kejahatan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Mojokerto tahun 2019. “Pengaduan berasal dari 3 kecamatan yakni Trawas, Jetis dan Pacet. Dari Polresta ada 8 data kasus, dan Polresta 3 kasus,” ujarnya.

P2TP2A Kabupaten Mojokerto sendiri menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang meliputi pelayanan medis, pelayanan hukum, pelayanan psikis dan pelayanan rehabilitasi sosial. Serta berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

Secara lengkap, rakor dan evaluasi P2TP2A digelar untuk meningkatkan koordinasi tim P2TP2A dalam upaya mencegah dan menangani kasus KDRT. Tujuan yang ingin digapai antara lain meningkatkan keaktifan anggota tim, evaluasi kinerja tahun 2019, mendorong Pemkab Mojokerto untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan dalam upaya pencegahan dan penanganan KDRT.

Penanganan yang tepat bagi anak berhadapan dengan hukum dan membangun jejaring dengan OPD terkait. Rakor turut dihadiri Sekretaris Daerah Herry Suwito, Kepala DP2KBP2 Pemkab Mojokerto Joedha Hadi, Forkopimda, Perwakilan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, Forum Anak Majapahit dan Pengurus P2TP2A. [tin/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar