Politik Pemerintahan

Kartu Pedagang Produktif Dipertanyakan ‘Kesaktiannya’

Foto ilustrasi

Bojonegoro (beritajatim.com) – Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah mengeluarkan Kartu Pedagang Produktif (KPP) di awal kepemimpinannya. Kartu tersebut diperuntukkan bagi para pedagang. Tujuannya, agar masyarakat Bojonegoro yang memiliki pekerjaan sebagai pedagang bisa sejahtera.

Namun, sejumlah pedagang yang sudah memegang kartu tersebut hingga kini mengaku masih bingung dalam pemanfaatannya. Seperti menurut sejumlah pedagang yang tergabung dalam Komunitas Pedagang Keliling (Kopling). “Kami masih bingung, apa fungsinya (KPP) dan caranya harus bagaimana,” ujar Ketua Kopling, Tugimin, Kamis (31/10/2019).

Menurutnya, KPP ini sebelumnya diberikan kepada pedagang agar akses terhadap permodalan lebih mudah bagi para pedagang. Sehingga tidak terlilit utang kepada rentenir. Setiap pedagang yang memegang kartu bisa meminjam modal ke Bank Perkreditan Rakyat (BPR) maksimal Rp 25 juta.

Selain akses modal lebih mudah, pemegang kartu tersebut juga akan mendapat fasilitas pelatihan usaha, akses kemitraan, kemudahan pelayanan perizinan usaha, bantuan pengurusan setifikasi produk serta bisa mempermudah hak paten.

Tugimin mengatakan, beberapa keluhan dari anggota Komunitas Pedagang Keliling diantaranya, pinjaman yang bisa diakses para pedagang ini tidak sampai Rp 25 juta seperti yang dijanjikan. “Kalau pinjam Rp 25 juta maka harus ada jaminan baik itu BPKB motor atau sertifikat tanah,” jelasnya.

Bahkan, kata dia, ada salah seorang anggota Kopling yang meminjam modal sebesar Rp 5 juta. Namun, uang yang diterima hanya sebesar Rp 3,6 juta. Sisanya, menurut dia sesuai dengan penjelasan pihak perbankan yang sudah ditunjuk Pemkab sebagai mitra, mengendon di tabungan peminjam.

“Pinjam Rp 5 juta, tapi hanya cair Rp 3,6 juta. Sisanya katanya ngendap di tabungan, padahal butuh modalnya Rp 5 juta. Kalau pijam Rp 10 juta ke atas harus ada jaminan,” katanya.

Selain itu, bagi para pedagang yang sudah punya pinjaman di perbankan lain juga tidak bisa mengajukan peminjaman modal. Selain modal, akses untuk pelatihan sendiri pihaknya mengaku masih bingung harus lewat instansi mana.

Sementara Plt Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro, Sukaemi mengatakan terkait dengan proses peminjaman modal ke BPR bagi pedagang yang sudah memiliki utang kepada perbankan lain tersebut merupakan wewenang pihak bank untuk memberi pinjaman.

“Kalau untuk peminjaman Rp 5 juta dan hanya turun Rp 3,6 juta dikarekan selebihnya ditabung, sedangkan untuk pedagang yang akan meminjam dan mempunyai kredit maupun yang lainya saya tidak bisa menjawab,” ungkapnya.

KPP ini, menurut dia, juga bisa untuk pengajuan pelatihan pembuatan produk maupun pelatihan manajemen pengelolaan yang fokus dalam pengembangan SDM bagi pedagang. “Di dalam KPP ini tidak hanya Dinas Perdagangan saja, ada Dinas Kesehatan dan bentuk KPP bisa berupa pelatihan dari Disperinaker seperti manajemen usaha dan lain-lain,” pungkasnya. [lus/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar