Politik Pemerintahan

Kahyangan Minta Rp 5,8 M, Parlemen Soroti Kinerja Manajemen

Agusta Jaka Purwana

Jember (beritajatim.com) – Fraksi-fraksi di DPRD Jember, Jawa Timur, mempertanyakan urgensi penyertaan modal Rp 5,8 miliar untuk Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan.

Penyertaan modal Rp 5,8 miliar ini menjadi salah satu rancangan peraturan daerah yang diajukan Pemerintah Kabupaten Jember untuk dibahas dan disahkan bersama parlemen. PDP adalah salah satu badan usaha milik daerah Kabupaten Jember yang beroperasi sejak 1969, dan saat ini dalam kondisi krisis finansial.

Fraksi Pandekar mengingatkan, agar PDP Kahyangan bisa mempertanggungjawabkan uang penyertaan modal Rp 5,8 miliar dalam bentuk peningkatan performa dan akuntabilitas perusahaan. Pasalnya, PDP pernah menerima penyertaan modal Rp 2 miliar pada 2018, namun dianggap belum mampu menunjukkan kinerja positif.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyadari dan memaklumi keinginan Pemerintah Kabupaten Jember untuk memberikan suntikan modal, baik berupa pinjaman, penyertaan modal, atau hibah dengan tujuan untuk mendorong kinerja, perbaikan produksi, dan peningkatan pendapatan. Hal ini dilakukan untuk menambah pemasukan daerah.

Namun Fraksi PPP mempertanyakan tujuan penyertaan modal ini. “Apakah akan dipergunakan untuk kepentingan restrukturisasi personalia PDP dengan upaya melakukan deregulasi dan debirokratisasi, atau akan digunakan untuk melakukan perbaikan atau penggantian jenis atau varietas tanaman,” kata juru bicara fraksi Ikbal Wilda Fardana, dalam sidang paripurna pembacaan pandangan umum fraksi-fraksi di gedung DPRD Jember, Rabu (13/11/2019).

Fraksi PPP meminta agar penyertaan modal Rp 5,8 miliar tidak mengorbankan kepentingan anggaran bidang lain yang lebih urgen dan lebih membutuhkan.

Fraksi PPP menyoroti kondisi PDP yang saat ini tengah kolaps. “Perlu ditinjau kembali sistem manajemen PDP, apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen usaha yang profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel,” kata Ikbal.

“Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya memberikan catatan terhadap kinerja Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan Jember, yang hingga saat ini belum mampu memberikan kontribusi dan masih juga terus merugi,” kata juru bicara Fraksi GIB Alfian Andri Wijaya.

“Kami menilai hal ini seharusnya tidak perlu terjadi. Apalagi, dengan janji sebelumnya bahwa PDP Kahyangan akan dikelola secara profesional sehingga akan tampak hasilnya,” kata Alfian. Fraksi GIB meminta ada laporan pengelolaan PDP Kahyangan selama empat tahun terakhir kepada parlemen.

Mashuri Harianto, juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, juga mempertanyakan kinerja manajemen PDP. “Rakyat harus tahu bahwa PDP Kahyangan didirikan sebagai perusahaan yang profit oriented. Leadership dan manajemen perusahaan ini harus profesional. Uang rakyat untuk Penyertaan Modal ini harus dipertanggungjawabkan berupa output jangka pendek dan jangka panjang, yaitu keuntungan perusahaan dari proses produksi yang dijalankan,” katanya.

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan memilih berprasangka baik terhadap penyertaan modal ini. “Kami berpikir positif bahwa penyertaan modal tersebut akan digunakan untuk menggiatkan investasi, sehingga mampu membuat PDP Kahyangan menjadi salah satu sumber peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Jember,” kata juru bicara fraksi Hadi Supaat.

Namun, Fraksi PDIP memberikan tiga catatan untuk PDP Kahyangan. “Pertama, untuk meningkatkan target pendapatan, kami harapkan PDP Kahyangan mengambil terobosan, di antaranya dengan merumuskan manajemen peningkatan PAD yang efektif dan produktif,” kata Hadi.

“Kedua, kami mendorong profesionalitas, akuntabilitas dan keterbukaan manajemen dalam pengelolaan PDP Kahyangan. Ketiga, pentingnya melihat peluang diversifikasi usaha dengan baik,” kata Hadi.

Fraksi Nasdem berharap penyertaan modal Rp 5,8 miliar untuk perencanaan bisnis PDP Kahyangan bisa benar-benar direalisasikan tahun depan. “Hal ini diperlukan guna menjawab bahwa Pemkab Jember benar-benar serius berkomitmen membangun perusahaan daerah tersebut,” kata Ketua Fraksi Nasdem Gembing Konsul Alam.

Namun Mashuri mengingatkan, keuntungan perusahaan harus menjadi tolok ukur profesionalisme penggunaan Rp 5,8 miliar itu. “Jika tidak ada keuntungan, maka tidak ada alasan untuk penyertaan modal oleh pemerintah daerah. meski payung hukumnya mendukung dan membolehkan,” tambahnya.

Fraksi PKS mengingatkan, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, modal BUMD seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. “Buktikan bahwa BUMD bukanlah sapi perahan kekuasaan, tapi menjadi kegiatan unggulan pemerintah daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata Mashuri.

Oleh karenanya, Fraksi Pandekar meminta PDP Kahyangan agar meningkatkan efisiensi dan melakukan diversifikasi usaha sektor hulu dan hilir. “Salah satunya dalam bentuk integrated farming,” kata Ketua Fraksi Pandekar Agusta Jaka Purwana.

Fraksi Pandekar berpendapat, beban berat yang harus dapat diselesaikan oleh manajemen perusahaan adalah belum optimalnya tenaga kerja dan pemberian dana pensiun bagi karyawan purna tugas. “Kami mendorong agar optimalisasi tenaga kerja dan beban kerja dapat lebih porporsional. Sementara konsep pensiun harus digantikan dengan sistem pesangon yang pengelolaannya dapat dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga,” kata Agusta. [wir/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar