Politik Pemerintahan

Jumlah Syarat Dukungan Lewat Jalur Perseorangan Lebih Ringan

Komisioner KPU Ponorogo Arwan Hamidi. (Foto : Endra Dwiono)

Ponorogo (beritajatim.com) – Angin segar bagi masyarakat Ponorogo yang ingin maju pilbup tahun depan lewat jalur perseorangan atau independen. Pasalnya syarat jumlah dukungan kali ini lebih sedikit dibanding pada tahun 2015 lalu.

Pada tahun 2015, dasar hukumnya masih UU 1/2015. Sehingga penghitungannya jumlah data agregat kependudukan (DAK) dikalikan 7,5 persen. Hasilnya, saat itu pasangan calon perseorangan harus mengantongi minimal 68 ribu dukungan.

”Sekarang berubah lebih sedikit, karena landasan hukumnya juga berubah,” kata Komisioner KPU Ponorogo Arwan Hamidi, Minggu (3/11/2019).

Untuk pilbup tahun depan, kata Arwan yang menjadi dasar aturan adalah UU 10/2016, tentang perubahan kedua atas UU Pilkada. Dimana daerah diklasifikasikan sesuai jumlah daftar pemilih tetap (DPT). Dengan jumlah DPT Ponorogo sebanyak 7.52.336, sesuai UU10/2016 dukungan untuk calon perseorangan di daerah dengan DPT antara 500 ribu hingga 1 juta jiwa disyaratkan minimal 7,5 persen.

”Jadi calon perseorangan kali ini harus mengumpulkan minimal 56.426 dukungan. Lebih sedikit dibanding pilbup tahun 2015 lalu,” katanya.

Penetapan terhadap syarat minimal untuk calon perseorangan itu, kata Arwan sudah ditetapkan oleh KPU pada tanggal 26 Oktober lalu. Bentuk dukungannya yakni berupa fotokopi KTP-el dan formulir dukungan kepada calon yang akan didukung lewat perseorangan. Jadi untuk sekarang, satu fotokopi KPT-el juga satu formulir. Beda dengan dulu yang formulir dukungannya kolektif.

”Kali ini juga ada aturan mengenai persebaran dukungan. Jika di Ponorogo ini ada 21 kecamatan, minimal harus ada 11 kecamatan yang menjadi sebaran calon perseorangan,” pungkasnya. [end/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar