Politik Pemerintahan

Jelang Pelantikan Presiden, Forkas Jatim ‘Deklarasi Bersatu dan Damailah Indonesia’

Surabaya (beritajatim.com) – Sebanyak 43 asosiasi dunia usaha yang tergabung dalam Forum Komunikasi Asosiasi (Forkas) Jatim melakukan acara ‘Deklarasi Bersatu dan Damailah Indonesia’ di Grand City Convex Surabaya, Senin (14/10/2019).

Forkas Jatim menyatakan menolak gerakan massa inkonstitusional, mendukung aparat TNI/Polri agar menindak tegas pelaku pemecah belah bangsa dan merongrong persatuan kesatuan serta menolak ujaran kebencian.

Dari asosiasi sebanyak itu, di antaranya meliputi Himpunan lndustri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), Asosiasi Pengusaha Kayu Gergajian dan Kayu Olahan Indonesia (Indonesian Sawmill and Wood Working Association/ISWA), Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), Indonesian Iron and Steel Industry Association (llSlA), lkatan Bankir Indonesia (IBI), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), dan lainnya lagi.

Selain melibatkan para pengusaha, kegiatan deklarasi juga memperoleh dukungan dari para pekerja sektor industri manufaktur dan jasa dengan jumlah total 4.000 orang.

Ketua Umum Forkas Jatim, Nur Cahyudi kepada wartawan mengatakan, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menyikapi kondisi akhir-akhir ini, di mana banyak terjadi konflik sosial yang dikhawatirkan berdampak terhadap terganggunya kelancaran kegiatan ekonomi. “Kami para pengusaha dan pekerja menolak gerakan massa yang dapat memicu perpecahan masyarakat Indonesia, agar suasana tetap kondusif. Dengan demikian, kegiatan ekonomi berjalan normal dan ekspor terus meningkat sena investasi bisa masuk,” ujarnya, seraya menjelaskan bahwa peserta deklarasi 4.000 orang.

Menurut dia, deklarasi damai yang digelar Forkas juga sejalan dengan kebijakan Pemprov Jatim dalam merawat atau menjaga kerukunan serta suasana damai di Jatim yang diistilahkan ‘Jogo Jawa Timur’. Karena itu, Forkas mendukung aparat penegak hukum untuk menindak siapapun yang berupaya memecah belah persatuan bangsa.

“Suasana damai diperlukan, agar Jawa Timur menarik bagi calon investor asing untuk menanamkan modalnya di provinsi ini, sehingga penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi bisa meningkat,” tutur Nur.

Dia menambahkan, jumlah angkatan kerja di Jawa Timur terus bertambah tiap tahun, dan untuk menekan angka pengangguran dibutuhkan keberlangsungan sektor industri.

“Berdasarkan data yang disampaikan BPS Jatim, tingkat pengangguran terbuka di Jatim mencapai 830.000 orang dan sebanyak 5 juta jiwa bekerja di bawah 5 jam per hari. Kondisi seperti ini perlu diatasi antara lain dengan mempertahankan keberlangsungan sektor industri,” ungkap Nur.

Karena itu, Forkas Jatim yang menghimpun 43 asosiasi pengusaha mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, demi pertumbuhan ekonomi dan investasi di Jawa Timur.

Data BPS Jatim menunjukkan, ekonomi Jatim pada triwulan II 2019 tercatat meningkat 5,72 persen secara year-on-year (yoy). Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi di Jatim hingga triwulan ll hanya sebesar 5,64 persen. Penumbuhan tertinggi terjadi pada kategori penyediaan akomodasi serta makanan dan minuman yang naik 7,89 persen.

Pertumbuhan tersebut berkaitan dengan meningkatnya industri pariwisata di Jalim. Selain itu, jasa perusahaan juga tumbuh cukup tinggi yakni 7,69 persen dan jasa kesehatan serta kegiatan sosial 7,32 persen.

Wakil Ketua HIMKI Jatim, Peter S Tjioe menambahkan, kegiatan industri manufaktur yang eksisting perlu dirawat keberlangsungannya, maka dibutuhkan suasana tenang guna memperlancar kegiatan produksi di pabrik, di tengah semakin ketatnya persaingan di tingkat global. “Kalau kegiatan industri terganggu oleh konflik sosial, maka sektor industri manufaktur Indonesia akan semakin tertinggal dan bahkan bisa kolaps. Padahal, keberlangsungan industri, terutama industri padat karya, dibutuhkan untuk mengurangi jumlah pengangguran,” paparnya.

Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI R Wisnoe Prasetja dalam sambutannya mengatakan, mereka yang ingin hidup damai dan tentram di Indonesia, khususnya Jatim lebih banyak dibandingkan mereka yang ingin negara ini dilanda konflik.

“Mereka yang ingin konflik hanya sedikit jumlahnya, mekitik-mekitik dan mekedel-mekedel. Mereka yang ingin hidup damai dan tentram sebenarnya lebih banyak, hanya saja mereka diam. Kita harus optimistis dalam mempersiapkan SDM yang tangguh dan bisa menciptakan suasana yang kondusif,” tuturnya.

Kapolda Jatim, Irjen Pol Luki Hermawan menjelaskan, pertemuan deklarasi 43 asosiasi dunia usaha yang tergabung dalam Forkas ini sangat tepat sekali menjelang pelantikan presiden 20 Oktober 2019.

“Jatim harus luar biasa dan jadi inspirasi bagi provinsi yang lainnya. Mari kita jogo Jatim dan beri spirit masyarakat Jatim agar tetap aman, kondusif dan tentram,” imbuhnya.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menegaskan, yang paling dirugikan adalah rakyat, jika ada konflik terjadi di Indonesia. “Kita semua berdosa, kalau kita berdiam diri dan tidak mencegah hal itu terjadi. Terima kasih kepada Forkas Jatim yang sudah menyelenggarakan acara deklarasi damai ini,” pungkasnya. (tok/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar