Politik Pemerintahan

Jago PDIP di Pilbup Malang 2020 Masih Gelap

Malang (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Kabupaten Malang belum mengetahui siapa calon Bupati dan Wakil Bupati yang direkomendasikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Rakernas I sekaligus HUT 47 PDIP di Jakarta kemarin dikabarkan bakal ada pengumuman calon kepala daerah. Namun, hal itu urung diumumkan lantaran ada faktor lain yang dikedepankan pihak PDIP.

“Saya gak mau komen dulu. Prinsipnya, saya tegak lurus dengan DPP. Di Rakernas kan belum dibahas. Disitu hanya dibahas tugas keseluruhan partai,” terang Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto, Rabu (15/1/2020) sore dikantornya.

Pria yang juga menjabat Ketua DPRD Kabupaten Malang ini melanjutkan, pihaknya masih menunggu rekomendasi DPP. Meskipun, PDIP Kabupaten Malang sebenarnya sudah memiliki calon dambaan. Dia adalah Sri Untari Bisowarno yang saat ini duduk di DPRD Provinsi Jawa Timur.

“Sekarang sedang dilakukan survei dulu, menunggu. DPC kan memiliki calon, yang namanya bu Sri Untari. Kalau Didik, ada kabar burung, saya tegaskan tegak lurus dengan partai, saya akan tegaskan akan bertugas sebagai Ketua DPC dan Ketua DPRD,” tegasnya.

Didik menuturkan, walaupun nama Sri Untari yang dijagokan, namun PDIP Kabupaten Malang tetap menghormati para calon yang telah mendaftar dan mengikuti penjaringan.

“Sepenuhnya kita serahkan ke DPP. Sementara ini memang ada kader kita, tapi tetap kita hargai 8 orang calon yang daftar. Konsolidasi kita tetap jalan, kita sudah intruksikan ke fraksi sampai anak ranting,” paparnya.

Ditanya soal adanya pertemuan salah satu pimpinan anak cabang (PAC) dengan salah seorang kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati yang juga mendaftar lewat PDIP, Didik mengaku sudah mendengar hal tersebut.

“Walaupun hari ini mungkin bu Untari yang secara internal digadang-gadang dengan kesepakatan bersama kita dukung itu, sepenuhnya kita tunggu. Kalau itu (pertemuan) dilaksanakan tanpa sepengetahuan DPC, kan tidak betul. Seharusnya tetap komunikasi dengan DPC, itu etika politik. Selaku ketua, hari ini saya beri peringatan dulu, saya dengar memang ada itu. Kalau kemudian itu diikuti yang lain, dan itu tidak benar, maka kan termasuk pelanggaran. Ya nanti bisa diberikan sanksi teguran, bisa jadi pencopotan. Kalau itu berat akan saya laporkan ke DPD sampai DPP,” pungkas Didik, mantan Kepala Desa Tunjungtirto, Singosari. [yog/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar