Politik Pemerintahan

Jadi Kantong TKI, Angka Perceraian di Kabupaten Kediri Tebus 4 Ribu Setahun

Kediri (beritajatim.com) – Angka perceraian di Kabupaten Kediri tergolong tinggi. Betapa tidak, sepanjang tahun 2019, Pengadilan Agama (PA) setempat menerima ribuan perkara perceraian.

“Perceraian di Kabupaten Kediri semakin tahun semakin meningkat, tahun 2019 tembus 5 ribu lebih,” kata Munasik, Humas Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Data PA Kabupaten Kediri menyebutkan, perkara perceraian yang diterima tahun 2019 sebanyak 4.136 kasus. Rinciannya, 1.053 cerai talak dan 3.083 cerai gugat.

Dari seluruh kasus perceraian tersebut yang masuk ke PA tersebut, 3.738 perkara yang telah diputus. Terdiri dari, 2.788 cerai gugat dan 950 cerai talak.

Melihat data tersebut, perkara perceraian didominasi oleh perceraian gugat. Artinya, perceraian diajukan oleh mayoritas perempuan.

Kondisi tersebut, menurut Munasik tak terlepas dari faktor ekonomi yang menjadi pemicu utama. Banyak warga Kabupaten Kediri menjadi TKI dan rumah tangganya menjadi tidak harmonis. Setiap tahun, ada 5 ribu lebih warga Kabupaten Kediri yang berangkat menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke berbagai negara.

“Kebanyakan juga korban TKI yang ujung-ujungnya masalah ekonomi ke Luar Negeri,” tambah mantan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Blitar itu.

Masih katanya, kasus perceraian di Kabupaten Kediri tidak jauh berbeda dengan Kabupaten Blitar. Dua daerah ini sama-sama menjadi Kantong TKI di Jawa Timur.

“Karena persoalan ekonomi, kemudian pihak suami atau istri pergi ke luar negeri untuk bekerja. Ujung-ujungnya ada yang pulang menggugat cerai pasangannya. Kasus-kasus seperti ini banyak. Istrinya diizinkan menjadi TKW. Kemudian suaminya di rumah tidak bekerja hanya menunggu datangnya duit ombo (baca : uang dari Luar Negeri). Akhirnya sang istri pulang mengurusi perceraian,” beber Munasik.

Selain faktor ekonomi, penyebab kedua karena kehadiran pihak ketiga. Karena ditinggal merantau ke Luar Negeri, ada suami atau istri yang kemudian berbuat serong dengan orang lain. Pun demikian, TKI yang berada di luar negeri juga ada yang melakukan hal serupa.

Sementara itu, sebelum perkara diputus, PA Kabupaten Kediri selalu memberikan waktu mediasi kepada kedua belah pihak. Namun yang terjadi selama ini, prosentasi kembali rujuk relatif sangat kecil. Sebab kedua belah pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan, biasanya telah menemui jalan buntu dalam penyelesaian secara kekeluargaan. Mereka sama-sama menghendaki untuk berpisah. [nm/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar