Politik Pemerintahan

Polemik Adi Sutarwijono Pimpin PDIP Surabaya

Inilah Penyebab Kisruh Konfercab PDIP Surabaya

Konfercab PDI Perjuangan Kota Surabaya, beberapa waktu lalu.

Surabaya (beritajatim.com) – Kisruh pemilihan Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya belum berakhir, sejak Konferensi Cabang (Konfercab) di Empire Palace Surabaya, Minggu (7/7/2019) lalu.

Sejumlah Pengurus Anak Cabang (PAC) di level kecamatan meminta DPP PDIP menunjuk Whisnu Sakti Buana, ketua lama, sesuai hasil Rapat Kerja Cabang (Rakercab) 27 Juni di Gedung Wanita Kalibokor Surabaya.

Ternyata, banyak PAC PDIP yang tidak tahu isi Peraturan PDIP 28/2019, di mana mengatur mekanisme penjaringan Ketua DPC. Juga, kewenangan pengambilan keputusan yang mutlak berada di tangan DPP PDIP.

“Sosialisasi (Peraturan PDIP 28/2019) belum pernah ada,” kata Hariaji, Ketua PAC PDIP Kecamatan Krembangan ketika dihubungi wartawan.

Menurut hasil Rakernas PDIP dan Rakerda PDIP Jatim, DPC PDIP di level kabupaten/kota seharusnya menggelar sosialisasi mekanisme pemilihan Ketua DPC, dengan menerangkan secara gamblang aturan mainnya berdasarkan Peraturan PDIP nomor 28 tahun 2019.

Setelah itu, baru dilakukan rapat PAC untuk menjaring calon ketua DPC. Namun, yang terjadi di Surabaya justru sebaliknya.

“Kami rapat PAC dahulu, digerakkan untuk memilih satu nama, Pak Whisnu Sakti Buana. Hasilnya, setelah itu dituangkan dalam Berita Acara,” ujar salah seorang pengurus PAC yang tidak mau disebutkan namanya.

Rakercab yang mestinya menjadi ajang sosialisasi Peraturan PDIP 28/2019 berubah haluan menjadi ajang dukungan untuk Whisnu Sakti Buana.

“Ya di Rakercab 27 Juni, semua PAC menyerahkan berita acara untuk Pak Whisnu Sakti, yang sebelumnya telah diisi,” kata seorang peserta Rakercab.

Bahkan, Rakercab dibelokkan untuk menetapkan Whisnu Sakti Buana, yang juga Wakil Walikota itu, menjadi Calon Walikota Surabaya tahun 2020. “Semua berlangsung aklamasi,” imbuhnya.

Karena tidak memahami Peraturan PDIP 28/2019, ketika Konfercab pada Minggu 7 Juli lalu, DPP PDIP mengumumkan Ketua DPC Kota Surabaya Adi Sutarwijono, dan bukan Whisnu Sakti, para PAC akhirnya bereaksi keras.

Padahal dalam Peraturan PDIP itu sudah diatur kewenangan masing-masing tingkat. Level PAC di kecamatan, DPC di kabupaten/kota, DPD di tingkat provinsi, dan DPP di level pusat, semua punya kewenangan mengusulkan.

Sedangkan kewenangan untuk memutuskan menjadi domain DPP PDIP. Bahkan di pasal 44 ayat 1 Peraturan PDIP 28/2019, disebutkan DPP PDIP berwenang untuk menunjuk Ketua DPC atau Ketua DPD, di luar nama-nama yang diusulkan dari bawah. [tok/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar