Politik Pemerintahan

Inilah Kerugian Banyaknya Pejabat Pelaksana Tugas di Jember

Jember (beritajatim.com) – Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Hermanto Rohman menilai, banyaknya pejabat berstatus pelaksana tugas (plt) di tubuh birokrasi Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, justru merugikan.

“Kita lihat di Jember problemnya adalah banyak Plt yang di satu sisi dia harus berperan mengimplementasikan politik anggaran, tapi di sisi lain kewenangannya sangat terbatas,” kata Hermanto, usai dialog publik mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember, yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia dan Lembaga Pemberdayaan dan Pengabdian Masyarakat, di aula Keluarga Alumni Universitas Jember (Kauje), Selasa (13/8/2019).

“Belum lagi Plt itu merangkap jabatan di posisi lainnya. Kita bayangkan itu akan menjadi beban birokrasi yang sangat besar, terutama di pucuk pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah),” kata Hermanto.

Informasi yang diperoleh beritajatim.com, setidaknya ada 10 jabatan orang nomor satu di dinas dan badan yang berstatus pelaksana tugas. Mereka antara lain:
1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2. Dinas Cipta Karya
3. Dinas Perikanan
4. Dinas Kesehatan
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
6. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
7. Dinas Lingkungan Hidup
8. Dinas Pertanian
9. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sebagian pelaksana tugas adalah camat dan sesama kepala OPD lainnya, seperti pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dijabat Kepal Dinas Pendidikan Edi Budi Susilo. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dijabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Achmad Imam Fauzi. Camat Bangsalsari Murtadlo menjabat Plt Kepala Dinas Perikanan. Sementara pelaksana tugas lainnya adalah kepala bidang di masing-masing OPD.

Hermanto mengatakan, munculnya banyak Plt disebabkan rotasi menjelang berakhirnya masa jabatan bupati pada 2020. “Seharusnya bukan rotasi tapi konsolidasi yang harus lebih dimaksimalkan,” jelasnya.

“Dengan semakin banyaknya rotasi, semakin banyaknya Plt ini menjadi persoalan tidak maksimalnya manajemen birokrasi, terutama implementasi anggaran,” kata Hermanto.

Berdasarkan data yang diperoleh beritajatim.com dari buku resmi KUPA (Kebijakan Umum Perubahan Anggaran) 2019, total realisasi anggatan belanja APBD 2019 pada triwulan kedua adalah 10,61 persen. Serapan total untuk urusan wajib pelayanan dasar hanya 11,24 persen atau Rp 161,675 miliar.

Serapan total urusan wajib bukan pelayanan dasar 8,54 persen atau Rp 17,855 miliar. Serapan total urusan pilihan adalah yang terendah yakni 2,86 persen atau Rp 5,425 miliar. Serapan total urusan pemerintahan fungsi penunjang.16,26 persen atau Rp 28,417 miliar

Dalam politik anggaran, menurut Hermanto, birokrasi berusaha memaksimalkan belanja. “Semua program diasumsikan bisa dikerjakan. Tapi tidak mengukur di internal birokrasinya soal gambaran bagaimana ini akan dilakukan. Inilah yang kemudian diperparah lagi dengan pola manajerial dan leadership dari bupati yang tidak memberi ruang kepada eksekutornya sendiri, yang dalam hal ini OPD,” katanya. [wir/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar