Politik Pemerintahan

Bawaslu Kota Mojokerto

Inilah Hasil Pemetaan Antisipasi Money Politic Pemilu 17 April 2019

Mojokerto (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mojokerto melakukan pemetaan untuk menekan praktik politik uang (money politic) pada Pemilihan Umum (Pemilu), 17 April mendatang. Berikut hasil hasil sampling yang dilakukan Bawaslu Kota Mojokerto.

Menjanjikan materi tertentu saat memilih, jawaban tidak sebanyak 88,79 persen dan jawaban ya sebanyak 24,21 persen. Menerima imbalan tertentu berupa uang maupun barang dari seseorang saat memilih, jawaban ya sebanyak 17,15 persen dan jawaban tidak sebanyak 95,85 persen.

Untuk sampling pertanyaan pernah melihat orang yang memberikan barang atau uang itu saat Pemilu atau Pilkada, jawaban melihat sebanyak 26,23 persen dan tidak pernah sebanyak 86,77 persen. Sampling pertanyaan barang yang diberikan berupa apa? Jawaban uang sebanyak 21,40 persen.

Sembako sebanyak 23,44 persen, pakaian sebanyak 3,6 persen, jilbab sebanyak 1,2 persen dan gula pasir sebanyak 1,2 persen. Pertanyaan sampling yang memberikan siapa? Jawaban tim sukses sebanyak 35,48 persen, tidak tahu sebanyak 25,35 persen, pengurus partai sebanyak 5,7 persen, RT dan RW sebanyak 2,3 persen serta tokoh masyarakat sebanyak 5,7 persen.

Waktu praktik politik uang, dari hasil sampling dilakukan saat masa tenang sebanyak 26,55 persen, pada saat kampanye sebanyak 16,34 persen, pada saat selesainya penetapan calon terpilih sebanyak 2,4 persen, pada saat pemungutan dan perhitungan suara sebanyak 3,6 persen.

Barang maupun uang tersebut dari hasil sampling paling banyak diberikan di rumah warga secara tunai dengan presentase sebanyak 33,79 persen. Selanjutnya, sampling pertanyaan melaporkan jika mengetahui ada orang yang melakukan praktik politik uang, jawaban iya sebanyak 51,52 persen dan tidak sebanyak 48,48 persen.

Pertanyaan sampling jika tidak melaporkan, kenapa? Takut ada intimidasi sebanyak 22,39 persen, tidak tahu cara melaporkan sebanyak 25,45 persen dan takut ribet sebanyak 1,2 persen. Pemetaan dilakukan Bawaslu Kota Mojokerto mulai tanggal 1 Maret hingga 20 Maret 2019.

“Pemetaan itu artinya memotret indeks kerawanan politik uang dengan cara metodelogi riset empiris. Pemetaan dilakukan karena pada Pilwali Mojokerto pada 2018 lalu, ada isu warga Kota Mojokerto menentukan pilihan karena politik uang,” ungkap, Ketua Bawaslu Kota Mojokerto, Ulil Abshar, Sabtu (30/3/2019).

Isu tersebut bermula dari opini kemudian berkembang sehingga Bawaslu melakukan sampling terkait isu yang beredar di warga yang menentukan pilihan karena politik uang. Namun hasilnya isu tersebut tidak benar setelah Bawaslu melihat hasil pemetaan.

“Menerima imbalan tertentu berupa uang maupun barang dari seseorang saat memilih jawaban ya 17,15 persen dan jawaban tidak 95,85 persen. Menjanjikan materi tertentu saat memilih, jawaban tidak 88,79 persen dan jawaban ya 24,21 persen,” jelasnya. [tin/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar