Politik Pemerintahan

Pilkades Serentak 2019

Ini Saran Legislator Pamekasan Bagi Komisi I dan Panitia Pilkades

Pamekasan (beritajatim.com) – Legislator Pamekasan, Suli Faris meminta Komisi I DPRD setempat agar segera melakukan koordinasi bersama Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) untuk berkonsultasi ke Derektorat Jenderal (Derjen) yang menangani Otonomi Daerah dan Hukum di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri).

Permintaan tersebut bukan tanpa alasan, sebab pilkades di daerah berslogan Bumi Gerbang Salam dijadwalkan digelar serentak 11 September 2019 mendatang. Khususnya konsultasi seputar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Termasuk juga Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Pasal 25 dan 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2015 tentang Pilkades. “Regulasi ini mengatur tentang jumlah calon kepala desa, ketentuan ini dijadikan rujukan DPRD Pamekasan saat membahas Perda tentang Pemberhentian dan Pencalonan Kepala Desa,” kata Suli Faris, Selasa (9/7/2019).

“Seperti diketahui bersama, Perda Pamekasan merujuk pada Pasal 25 dan 26 Permendagri 112/2015 menetapkan bahwa jumlah calon kepala desa paling banyak lima orang. Apabila lebih dari lima orang yang memenuhi syarat, maka harus dilakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengamalan bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan bupati,” imbuhnya.

Kondisi tersebut tentunya juga harus diperhatikan sebelum tahapan pilkades secara resmi ditetapkanĀ  dan dijadikan sebagai acuan dalam berbagai rangkaian pesta desa. “Menurut pantauan kami dan berdasar informasi dari berbagai pihak, pasal ini sangat berpotensi dijadikan dasar untuk menjegal calon tertentu demi memuluskan calon lain ke kursi kepala desa,” jelasnya.

“Semisal calon A berijazah S1, sementara rival atau calon B berijazah SLTA (SMA dan sederajat). Maka untuk menjegal calon B bisa saja dengan menyuruh empat 4 orang berijazah S1 untuk mendaftar sebagai calon kepala desa. Sehingga calon kepala desa menjadi 6 orang, dengan begitu maka calon B otomatis gugur karena tidak memenuhi syarat,” sambung Suli.

Selain itu, panitia pelaksana pilkades yang berwenang melakukan seleksi dinilai bakal menjadi sasaran komplain dari pihak yang dirugikan. “Karena itu, mumpung ada waktu sebaiknya Komisi I bersama panitia pilkades tingkat kabupaten, agar segera berkonsultasi meminta saran dan pendapat dari pemerintah pusat seputar persoalan ini,” imbuhnya.

Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) juga menegaskan prinsip hukum semestinya menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. “Regulasi ini kalau dicermati secara teoritis memang berpotensi menabrak prinsip keadilan dan kemanfaatan,” tegasnya.

“Hemat kami, pemerintah pusat sudah terlalu jauh mengintervensi kesenangan yang melekat pada pemerintahan daerah sebagai daerah otonom. Padahal tujuan dari otonomi daerah adalah memberikan ruang seluas-luasnya bagi daerah untuk menentukan arah membangun dirinya sendiri sesuai dengan karakter dan aspirasi yang berkembang di daerah,” beber pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Pamekasan.

Dari itu pihaknya menilai keberadaan regulasi tersebut justru menghilangkan esensi dari otonomi daerah yang juga sudah diatur dalam regulasi. “Saat ini esensi otonomi daerah sudah hilang, otonomi daerah hanyalah jargon tanpa arti. Sebab kesenangan semula yang melekat pada daerah otonom, satu demi satu dirampas oleh pemerintah pusat tanpa ada koordinasi dengan daerah,” pungkasnya.

Seperti diketahui, saat ini tercatat sebanyak 93 desa yang tersebar di 13 kecamatan berbeda di Pamekasan, bakal melaksanakan pilkades serentak. Kecamatan Proppo, tercatat sebagai kecamatan terbanyak yang akan melaksanakan pilkades, yakni sebanyak 13 desa. [pin/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar