Politik Pemerintahan

Ini Langkah Kementerian PUPR untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah saat ini sedang menyiapkan regulasi atau aturan dalam rangka perlindungan konsumen, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam hal pembiayaan perumahan. Tapi di sisi lain, pengembang atau developer perumahan tetap diperhatikan.

Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta masukan dari sejumlah stakeholder terkait pelaksanaan perlindungan konsumen, khususnya di bidang pembiayaan perumahan.

“Kami ingin mendengar masukan dari sejumlah pihak, seperti pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, serta pihak perbankan,” kata Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Dedy S Budisusetyo di acara sosialisasi strategi nasional perlindungan konsumen bidang pembiayaan perumahan di Surabaya, Kamis (28/3/2019).

Sosialisasi tersebut sebagai amanat Peraturan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Perlindungan Konsumen dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Pihaknya berharap melalui sosialiasi tersebut terjalin kerja sama, khususnya untuk bersama mengawasi jalannya kegiatan perlindungan konsumen bidang pembiayaan perumahan.

“Masukan-masukan itu sangat penting bagi kami, sebab akan diketahui mana yang perlu dimasukkan atau tidaknya, sekaligus untuk penyempurnaan strategi ke depannya agar masyarakat berpenghasilan rendah menjadi lebih sejahtera,” tuturnya dan memastikan telah melakukan kegiatan serupa di sejumlah daerah.

Dari beberapa daerah, kata dia, didapat sejumlah masukan sangat penting untuk menjadi bagian dari penyempurnaan karena didasarkan dari data dan temuan di lapangan. Di sisi lain, ia juga menyampaikan bahwa saat ini masih sedang dibahas regulasi tentang bagaimana permasalahan uang muka pembayaran perumahan terhadap mekanisme Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).

Saat ini, kata dia, peraturan menteri yang membahas hal tersebut sedang disiapkan dan masuk proses final, yakni pengaturan bagaimana jika pembatalan dilakukan oleh konsumen maupun oleh pengembang. “Saya belum bisa sampaikan poin-poinnya karena masih pembahasan. Yang jelas, diatur apakah uang muka hilang atau dipotong jika yang membatalkan konsumen karena ada hak pengembang di sana, atau sebaliknya,” pungkasnya. [tok/suf]

 

Apa Reaksi Anda?

Komentar