Politik Pemerintahan

Ini Catatan Fraksi DPRD Gresik Terhadap Nota APBD 2020

Gresik (beritajatim.com) – Untuk kesekian kalinya DPRD Gresik menggelar rapat paripurna. Kali ini, wakil rakyat tersebut menggelar paripurna pemandangan umum (PU) terhadap nota APBD tahun 2020, Rabu (6/11/2019).

Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Gresik, H. Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) didampingi Wakil Ketua Ahmad Nurhamim dan Mujid Ridwan itu. Hadir pula Bupati Sambari Halim Radianto beserta kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam PU tersebut, Fraksi Gerindra yang diwakili anggotanya Syaifuddin menyoroti persoalan pendapatan asli daerah (PAD) yang terus menurun. Selain itu, Fraksi Gerindra juga mengkritisi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU-TR) serta Dinas Pertanian (Distan) yang dianggap kurang maksimal kinerjanya.

“Saya minta kedua dinas tersebut segera membenahi kinerjanya. Untuk itu, kami mohon jawaban Bupati Gresik,” ujarnya.

Hal yang sama disampaikan oleh Fraksi Partai Golkar yang disampaikan oleh anggotanya Lusiana. Menurutnya, kepala OPD harus meningkatkan kinerjanya. Hal ini supaya setiap OPD yang mendapat anggaran lebuh serius memanfaatkan anggaran. Fraksinya juga menyoroti Dinas Pendidikan (Diknas) terkait dengan pengadaan seragam grastis serta kesejahteraan guru non PNS.

“Fraksi berharap agar kedua persoalan itu lebih diperhatikan lagi oleh bupati,” ujarnya.

Sementara itu, Fraksi PDIP lebih mengkritisi pada rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) antara Pemkab Gresik dengan Provinsi Jatim. Selain itu, PDIP juga menyoroti kebocoran parkir serta masih adanya pengangguran di Kabupaten Gresik.

“Kedua persoalan itu tolong diperhatikan dan ini menjadi catatan bagi fraksi kami,” imbuh Sulisno Ibarsyah mewakili Fraksi PDIP.

Fraksi Nasdem yang mendapat kesempatan dalam pandangan umum. Lebih menyoroti persoalan APBD dan PAD. Hal ini karena selama ini APBD serta PAD Gresik sebagian besar masih mengandalkan transfer dari dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

“Kami menanyakan anggaran belanja daerah serta dana bagi hasil antara pemerintah daerah dengan pusat,” kata Musa saat menyampaikan pandangan umum.

Selanjutnya, Fraksi Demokrat dan Fraksi Amanat-Pembangunan juga sama mengkritisi penurunan PAD serta belum maksimal kinerja OPD.

Sedangkan pandangan umum terakhir yang disampailan Fraksi PKB lebih banyak menyoroti belum maksimalnya kinerja OPD selama lima tahun terakhir. Sehingga, berimbas pada penurunan pendapatan daerah.

“Penurunan lebih banyak disebabkan akibat kecilnya inovasi. Untuk itu, inovasi di tiap OPD wajib dikedepankan. Fraksi kami juga mengkritisi minimnya anggaran guru madrasah serta kurangnya anggaran buat ormas. Persoalan tersebut menjadi prioritas Fraksi PKB agar Bupati Gresik segera membenahinya,” tandas Syahrul Munir yang menjadi juru bicara. [dny/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar