Politik Pemerintahan

Imbas Corona, Pilkades Serentak di Sidoarjo Ditunda

Sidoarjo (beritajatim.com) – Menyikapi surat dari Menteri Dalam Negeri terkait saran dan imbauan, Pemkab Sidoarjo akhirnya menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang rencananya akan dilaksanakan tanggal 19 April mendatang.

Keputusan itu diumumkan setelah jajaran Forkopimda melakukan rapat di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo, Kamis (26/3/2020). Hadir dalam rapat itu, diantaranya Wakil Bupati H. Nur Ahmad Saifuddin, Ketua DPRD H. Usman, Kapolesta Sidoarjo Kombespol Sumardji, Kajari Sidoarjo Setiawan Budi Cahyono, perwakilan Kodim 0816/Sidoarjo dan Sekda A. Zaini.

Rapat memutuskan pilkades serentak 19 April ditunda sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan. Meski dilakukan penundaan, tahapan-tahapan pilkades yang tidak melibatkan banyak orang tetap berjalan dan di selesaikan.

Penundaan tersebut berdasarkan rujukan surat dari BNPB yang menetapkan kondisi darurat nasional karena pandemi Covid-19 baru berakhir tanggal 29 mei 2020.

Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa Kabupaten Sidoarjo Heru Sultan menerima apa yang sudah menjadi keputusan bersama. Heru minta agar pihak pemkab segera membuat surat penundaan dan segera dikirim ke desa-desa. “Kami sepenuhnya menerima keputusan dari pemerintah, jika memang pilihan yang terbaik adalah ditunda maka kita ikuti, kami minta pemkab segera membuat surat secara resmi dan dikirim ke desa-desa,” kata Heru.

Kapolresta Sidoarjo Kombespol Sumardji menekankan penundaan pilkades didasarkan pada Maklumat Kapolri. Dalam maklumat tersebut salah satu isinya adalah membubarkan jika ada warga yang berkerumun.

Pilkades serentak sangat berpotensi tempat berkumpulnya masyarakat, dikhawatirkan akan berpotensi penyebaran covid-19. “Kami dari kepolisian menyarankan pilkades serentak di Sidoarjo lebih baik ditunda sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kondisi aman oleh pemerintah pusat,” tandas Sumardji.

Saran yang sama juga disampaikan Kajari Sidoarjo Setiawan Budi Cahyono. Menurut Kajari keputusan pemerintah pusat dalam ini menteri dalam negeri yang menyarankan pilkades Sidoarjo ditunda sudah melalui perhitungan yang matang dan memikirkan kebaikan yang lebih besar. “Saran kami kita ikuti saja surat dari menteri dalam negeri yaitu ditunda dulu, situasi sekarang masih darurat nasional lebih baik kita fokus bersama menangani pandemi covid-19 di Sidoarjo,” terang Budi.

Budi juga menyarankan agar membuat kembali surat keputusan perubahan pelaksanaan pilkades. Rapat yang akhirnya diputuskan Wakil Bupati H. Nur Ahmad Saifuddin dilakukan penundaan, namun kalau bisa penundaan tidak lama. “Kita yang hadir rapat ini semua sepakat pilkades serentak ditunda, namun kita juga sepakat penundaan juga tidak lama-lama, jika situasi sudah membaik maka kita segera bisa laksanakan,” papar Cak Nur. (isa/kun)

Apa Reaksi Anda?

Komentar