Politik Pemerintahan

HMI Cabang Malang Anggap Indonesia Dalam Kondisi Darurat

Demonstrasi HMI Cabang Malang di Gedung DPRD.

Malang(beritajatim.com) – Puluhan demonstran dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Malang menggelar unjuk rasa didepan gedung DPRD Kota Malang, Jumat (20/9/2019). Mereka melakukan demonstrasi karena resah dengan kondisi Indonesia yang dianggap dalam kondisi darurat.

Korlap aksi Lazuardi Wildan mengatakan, pemerintah membuat beberapa kebijakan kontroversial. Pertama, Kenaikan BPJS. Menurut Lazuardi pemerintah tidak paham keinginan rakyat serta mengesampingkan aspirasi rakyat.

“Menko PMK Puan Maharani memastikan kenaikan 200% iuran BPJS akan berlaku mulai 1 Januari 2020. Ini berdampak buruk pada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Sehingga dalam hal ini pemerintah bertolak belakang dengan keinginan masyarakat yang menuntut segala bentuk pelayanan kesehatan mudah, nyaman dan murah,” katanya.

Kedua, RUU KUHP. Dia mengatakan belum selesai polemik dan kerancuan putusan RUU KPK, Iagi-Iagi pemerintah dengan cepat serta masif ingin merubah UU KUHP yang juga akan disahkan pada tanggal 24 September 2019 pada rapat paripurna DPR-Rl.

Dia menyebut, banyak sekali pasal-pasal yang bersifat karet dan ambigu. Misalnya, (Pasal 218, 219, 220) menyebutkan ”setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan”.

“Pemerintah dalam hal ini seakan ingin menghilangkan segala bentuk kritik dari rakyat dan menakut-nakuti rakyat dengan hukuman jika mengkritik. Dan serta (pasal 240 dan 241) tentang penghinaan terhadap pemerintah yang sah,” ujarnya.

Atas berbagai persoalan ini, HMI menolak RUU KUHP Pasal 218, 220 dan 241, menolak RUU Pertanahan Pasal 91 penggusuran paksa, menolak revisi 72 UU tentang investasi asing, menolak Kenaikan Iuran BPJS 5, menuntut pemerintah untuk menindak tegas pelaku pembakaran hutan dan memberikan sanksi berat terhadap koorporasi atau perusahaan yang terlibat.

“Ada lima tuntutan kami. Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat bisa ikut terlibat dan melawan segala hal yang menindas dan merampas kesejahteraan rakyat,” tandasnya. (Luc/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar