Politik Pemerintahan

Hati-Hati, Money Politic Termasuk Pidana Pemilu

Sampang (beritajatim.com) – Tepat pada 17 April 2019 atau kurang 15 hari lagi, pesta demokrasi pemilihan Calon Legislatif (Caleg) serta Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden 2019 akan digelar. Tentunya, hal itu semakin menjadi berbincangan masyarakat semisal tentang dukungan hingga menjurus pada politik uang atau money politic.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah berupaya melakukan pencegahan dan pengawasan namun tampaknya sulit dibendung.

“Sebenarnya sudah kami lakukan bagaimana cara tidak ada money politic. Politik praktis itu sudah masuk katagori pidana pemilu,” ujar Komisioner Bawaslu Jatim, Eka Rahmawati saat bincang ngopi. Selasa (2/4/2019).

Cara pencegahan yang dimaksudkan, Eka menjelaskan mendorong semua pihak tidak melakukan serta pengawasan adanya politik praktis. Pasalnya, cara demikian daya rusaknya sangat luar biasa terhadap demokrasi meskipun sistem pemilu kita bersifat terbuka.

“Mereka melakukan dan menghalalkan segala cara, tetapi sekali lagi praktik money politic itu tidak dibenarkan,” imbunya.

Dia berpesan terhadap peserta pemilu terlebih tim sukses calon untuk tidak melakukan praktik money politic. [sar/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar