Politik Pemerintahan

Sidang Gugatan Pilpres 2019

Hakim MK Patahkan Dalil Kubu Prabowo

Sidang gugatan Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK)

Jakarta (beritajatim.com) – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan pihaknya hanya bisa menangani sengketa yang berasal dari selisih hasil Pemilu. Menurut hakim MK, gugatan yang dapat diajukan adalah perselisihan yang dinilai dapat mempengaruhi perolehan kursi baik pada Pemilu DPR, DPD, DPRD maupun Presiden-Wakil Presiden.

Perselisihan hasil pemilu didefinisikan sebatas perselisihan antara KPU dengan peserta pemilu mengenai penetapan hasil perolehan suara secara nasional, perselisihan itu pun dibatasi hanya perselisihan hasil suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi baik dalam pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun pemilu presiden dan wakil presiden hanya dapat diajukan terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi hasil perhitungan suara.

Hal ini disampaikan Hakim MK Suhartoyo saat membacakaan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Kamis (27/6/2019). Menurutnya, gugatan tidak dapat diajukan jika tidak terkait perselisihan perolehan suara yang bisa mempengaruhi keterpilihan seorang calon, baik di Pileg maupun Pilpres.

“Keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan pada perhitungan suara,” ujarnya.

Sementara, hakim MK lainnya, Arief Hidayat menyebut, tim hukum kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak bisa membuktikan adanya money politics atau vote buying oleh Jokowi-Ma’ruf. Hal ini sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan.

Dalil yang dimaksud adalah terkait penyalahgunaan anggaran hingga program negara oleh Jokowi. Menurut Majelis Hakim MK, tim hukum Prabowo-Sandiaga juga tak merujuk pada definisi hukum tertentu terkait money politics atau vote buying.

Arief juga menilai, tim kuasa hukum tim 02 itu juga gagal membuktikan secara terang apakah hal-hal yang didalilkan itu mempengaruhi perolehan suara Prabowo-Sandi ataupun Jokowi-Ma’ruf. Majelis hakim juga menyebut dalam persidangan tidak terungkap apakah pemohon sudah melaporkan dugaan pelanggaran yang didalilkan itu kepada Bawaslu atau belum.

“Dalam hal persidangan juga tidak terungkap fakta apakah pemohon telah mengadukan hal-hal yang didalilkan tersebut sebagai modus lain dari money politics atau vote buying kepada Bawaslu,” kata Arief.

Sementara terkait kewenangan untuk menyelesaikan kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pilpres 2019, MK menegaskan kewenangan tersebut di tangan Bawaslu.

“Menurut mahkamah dalil pemohon mengandung kekeliruan pada proposisi yang dijadikan premis argumentasi,” tegas kata hakim MK, Manahan Sitompul. [hen/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar