Politik Pemerintahan

Gubernur Jatim Surati Pemkab dan DPRD Jember, Ini Isinya

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi

Jember (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melayangkan surat kepada Pemerintah Kabupaten Jember dengan tembusan Ketua DPRD setempat. Isinya soal tindak lanjut surat dari Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.

“Kemarin tanggal 11 Desember 2019 telah saya terima tembusan surat gubernur. Suratnya tertanggal 10 Desember 2019, perihal rekomendasi atas pemeriksaan khusus,” kata Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi, Kamis (12/12/2019).

Dalam surat bernomor 131/25434/011.2/2019 itu, Gubernur Jatim memerintahkan tiga hal kepada Bupati Jember. Pertama, mencabut 15 keputusan bupati soal pengangkatan dalam jabatan, satu keputusan bupati tentang demisioner jabatan, satu keputusan bupati terkait pengangkatan kembali pejabat yang dilakukan demisioner. “Selanjutnya, segera mengembalikan para pejabat yang dilakukan pengangkatan dalam jabatan pada posisi jabatan sebelum ditetapkannya keputusan bupati pada 3 Januari 2018, serta menyusun perencanaan mutasi untuk penataan dan pengisian jabatan dilakukan dengan memfungsikan tim penilai kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan,” kata Itqon membacakan surat itu.

Kedua, mencabut 30 peraturan bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja (KSOTK) yang ditandatangani dan diundangkan pada 3 Januari 2019, dan selanjutnya memberlakukan kembali peraturan bupati tentang KSOTK yang ditandatangani dan diundangkan tanggal 1 Desember 2016.

Ketiga, Pemkab Jember juga diperintahkan menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil nomor 821.2/242/Dukcapil tanggal 9 Januari 2019. Surat itu mengenai peringatan atas penggantian Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduan Kabupaten Jember.

Dalam surat gubernur itu dipaparkan tiga fakta hasil data dan fakta pemeriksaan khusus oleh Kementerian Dalam Negeri.

1. Pengangkatan dalam jabatan untuk mengangkat atau memindahkan PNS tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengangkatan dalam jabatan untuk Jabatan Tinggi Pratama tidak berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan pelaksanaan mutasi pejabat administratur dan pejabat pengawas tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Perubahan peraturan bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja (KSOTK) pada organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dilakukan tanpa melalui proses konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain itu perubahan ini tidak didahului proses analisis jabatan, sehingga berdampak pada tumpang tindih uraian tugas antar OPD dan tidak sepenuhnya berkorelasi dengan kewenangan kabupaten.

“Dampak lainnya adalah terhambatnya kenaikan pangkat 711 PNS dikarenakan tidak terintegrasinya nomenklatur jabatan dengan sistem aplikasi kepegawaian (SAPK). Kalau tidak dikembalikan ke SOTK tahun 2016, maka nasib 711 PNS ini terkatung-katung,” kata Itqon.

Itqon berharap Pemkab Jember segera menindaklanjuti perintah gubernur Jawa Timur ini. “Ini semata-mata demi kebaikan bersama,” katanya. [wir/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar