Politik Pemerintahan

Golkar Tak Dapat Jatah Pimpinan DPRD Kota Probolinggo, Ini Alasannya

Anggota DPRD Kota Probolinggo usai Dilantik

Probolinggo (beritajatim.com)– Fraksi Golkar DPRD Kota Probolinggo, tak dapat jatah kursi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Padahal ekspektasi publik meramalkan, Golkar berpeluang besar menduduki unsur pimpinan salah satu komisi maupun Badan Kehormatan (BK).

Wacana berkembang terhadap Golkar bukan tanpa alasan. Selain memiliki kursi terbanyak nomor tiga setelah PKB dan PDIP, partai berlambang pohon beringin ini sebelumnya disebut-sebut konek dengan PDIP mengendalikan ritme dan gestur politik DPRD terhadap eksekutif.

“Politik itu ya begitu. Tidak harus sama dengan konstruksi di awal. Perhitungannya bisa berubah kapan saja,” ujar salah satu politisi di gedung dewan yang wanti-wanti namanya tidak ditulis. Sayangnya ia hanya melempar senyum saat diminta menjelaskan detail konstruksi di awal seperti apa yang ia maksud.

Disinggung apakah ketiadaan Golkar pada unsur pimpinan AKD menggambarkan sikap oposisi. Politisi itu memiliki hitungan lain. Menurutnya, Golkar justru secara bertahap menyiapkan skenario untuk suksesi lima tahun kedepan.

“Ya kan kita semua tahu. Misalnya PKB – Golkar sampai berduet pada suksesi pilkada akan datang, selasai sudah. Habib Hadi, wali kota sekarang (PKB) dan Fernanda (Golkar) sama-sama punya modal besar. Keduanya tak sekedar populer tapi elektabilitas mereka juga punya. Tapi semua ini kan asumsi. Bisa begitu ya,” lanjut dia.

Dalam sidang paripurna pembentukan AKD, Rabu (18/9/2019) malam, Fraksi Nasdem dan Fraksi Gerindra, sebelumnya sepi dari gosip, justru meraih jatah kursi pimpinan. Sibro Malisi (Nasdem) terpilih sebagai Ketua Komisi 1 DPRD, sementara koleganya, dr. Aminuddin (Gerindra) mendapat jatah Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA).

“Lobi-lobinya kuat. Nasdem dan Gerindra punya nilai tawar untuk meyakinkan semua fraksi,” tutup politisi itu.

Sementara dua anggota Fraksi PKB, Jalal dan Mahrus Ali, masing-masing mendapat jatah ketua komisi 1 dan Ketua BK DPRD. Disusul kemudian anggota Fraksi PDIP Agus Ryanto, sebagai nahkoda komisi 3 yang diantaranya membawahi bidang pembangunan, pekerjaan umum, ketanagakerjaan, pemuda dan olahraga.

Sedangkan gabungan Fraksi Demokrat-PKS, masing-masing mendapat jatah Wakil ketua dan sekretaris komisi. Sri Wahyuningsih (Demokrat) Wakil Ketua Komisi 3, Heru (Demokrat) Wakil Ketua Komisi 2, dan Syaiful Rohman (PKS) Sekretaris Komisi 1. Terakhir anggota Fraksi PPP, David, dipercaya sebagai Wakil ketua komisi 1.

Dijumpai usai sidang, Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo, dari Fraksi Golkar, Fernanda Zulkarnain mengatakan, susunan AKD kehendak semua fraksi di DPRD. Golkar menghormati proses demokrasi tersebut meski tak satupun anggota fraksinya mendapat jatah kursi pimpinan.

“Kami partai Golkar tidak mengenal oposisi. Kita tetap dukung eksekutif. Bersama-sama kita membangun Kota Probolinggo. Namun tetap marwah Golkar dari rakyat untuk rakyat. Proporsional. Kita kritisi yang perlu kita kritisi,” katanya.

Ia tak menampik sebelumnya telah melakukan lobi-lobi terkait posisi pimpinan AKD. Namun begitu, partainya lebih menghormati suara kolektif kolegial ketimbang kepentingan fraksinya. “Pastilah ada komunikasi politik dengan para pimpinan fraksi. Tapi ini kan suara rakyat. Keputusan dan hasil akhir sangat kami hormati,” tutup dia. (eko/ted)

Berikut Susunan AKD DPRD Kota Probolinggo periode 2019-2024

Badan Kehormatan DPRD
Ketua : H Mahrus Ali

Komisi 1
Ketua : Drs Jalal (PKB),
Wakil Ketua : David (P3),
Sekretaris : Syaiful Rohman (PKS).

Komisi 2
Ketua : Sibro Malisi (Nasdem),
Wakil Ketua : Heru (Demokrat),
Sekretaris : Babun (PDIP).

Komisi 3
Ketua : Agus Ryanto (PDIP),
Wakil Ketua : Sri Wahyuningsih (Demokrat),
Sekretaris : Eko Purwanto (PKB).

BAPEMPERDA
Ketua dr. Aminuddin (Gerindra)

Apa Reaksi Anda?

Komentar