Politik Pemerintahan

Golkar Minta Pers Tidak Anti Kritik

Jakarta (beritajatim.com) -Partai Golkar juga meminta Dewan Pers serta asosiasi lembaga pers dapat lebih bijak dalam menjalankan tugasnya sebagai pilar demokrasi. Partai Golkar meyakini pers harus ditinggikan perannya sebagai pilar demokrasi.

“Meski demikian, pers tidak boleh anti kritik dan perbaikan,” ujar Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Partai Golkar Meutya Hafid, Kamis (20/2/2020).

Hal ini sekaligus menanggapi RUU Cipta Kerja Omnibus Law yang dinilai membatasi pers. Sebaliknya, Meutya mengatakan, Partai Golkar tidak melihat adanya semangat pembatasan pers di dalam RUU Cipta Kerja Omnibus Law. Partai Golkar justru melihat adanya penguatan. Khususnya pada rencana revisi pasal 18 ayat 1, UU Pers No 40 Tahun 1999, bahwa setiap setiap orang yang menghalang-halangi kemerdekaan pers akan dikenakan sanksi, dengan jumlah yang lebih besar daripada sebelumnya.

Meutya juga menambahkan, Partai Golkar juga berpandangan tidak perlu ada kekhawatiran pemerintah akan menurunkan Peraturan Pemerintah (PP) yang dapat membatasi kebebasan pers. Dia beralasan, dalam RUU Cipta Kerja Omnibus Law, sesungguhnya disebutkan pemerintah dapat mengeluarkan PP hanya dalam mengatur besaran denda dan bentuk sanksi administratif terhadap pelanggaran khusus yang ada di pasal 18 ayat 3 UU Pers, yang merujuk pasal 9, yaitu pers harus berbadan hukum di Indonesia. “Bagi Partai Golkar semangat ini justru penguatan terhadap pers di dalam negeri,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Meutya, poin pasal 18 ayat 3 UU Pers pada RUU Cipta Kerja Omnibus Law justru mengalihkan pelanggaran oleh perusahaan pers dari sanksi pidana menjadi sanksi administratif, Partai Golkar berpandangan, hal itu justru lebih melindungi perusahaan pers sekaligus bentuk keberpihakan terhadap pers.

Dia pun meminta jika Dewan Pers ataupun asosiasi lembaga pers merasa keberatan dengan pasal-pasal yang tercantum dalam RUU Cipta Kerja Omnibus Law bisa menyampaikannya kepada Partai Golkar. Baik secara langsung ke Fraksi Partai Golkar di DPR RI ataupun anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar yang duduk di alat kelengkapan dewan terkait, dalam hal ini Komisi I DPR, untuk duduk bersama membahas RUU Cipta Kerja Omnibus Law.

“Fraksi Partai Golkar (FPG) di DPR RI sangat terbuka untuk menerima masukan dari Dewan Pers ataupun asosiasi lembaga pers yang merasa keberatan dengan RUU tersebut,” ujar Meutya. [hen/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar