Politik Pemerintahan

GM FKPPI Jatim: Keputusan MK Final Mengikat, Jangan Debat Pilpres Lagi

Surabaya (beritajatim.com) – Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri (GM FKPPI) Jatim menyampaikan pernyataannya pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan sengketa hasil Pilpres 2019.

Ketua GM FKPPI Jatim, Agoes Soerjanto, Jumat (29/6/2019) menyampaikan, bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. Untuk itu, ia berharap tak ada lagi perdebatan dan perselisihan seputar pilpres. “Harapan GM FKPPI, tak ada lagi perdebatan, apalagi kemudian saling menjelekkan yang bisa memicu implikasi sosial pilpres lainnya,” tegasnya

Agoes menyebut, karena secara hukum putusan MK bersifat final dan mengikat, maka jika misalnya ada beberapa pihak yang masih mempersepsikan pemilu curang atau penuh rekayasa sepatutnya pihak aparat keamanan harus bertindak tegas.

Pasalnya, persepsi terjadi kecurangan dalam pemilu tidak terbukti dalam Sidang MK, apalagi kemudian mendelegitimasi keputusan MK dalam berbagai bentuk bisa dimaknai perbuatan yang melawan hukum. “Kalau sekarang masih ada yang pasang status pemilu curang, ada penggelembungan suara atau adanya rekayasa peradilan harus ditindak karena hal itu termasuk perbuatan melawan hukum,” jelasnya.

Ia mengatakan, dugaan adanya kecurangan dan penggelembungan suara tidak terbukti di sidang MK. Dalam forum tersebut sudah ada pemaparan dan kesempatan untuk membuktikan berbagai dugaan yang ada. Namun, hasilnya tak bisa dibuktikan. “Dalil Pemohon ditolak semua berarti Pemilu berlangsung jujur dan adil,” kata Agoes

Kenapa penegakan hukum perlu dilakukan? Agoes menjelaskan, hal itu dilakukan guna menjaga situasi kondusif. Pasalnya, implikasi polemik pemilu tidak saja pada ketenangan sosial-politik, namun juga berpengaruh terhadap iklim investasi. “Dengan memastikan politik stabil, maka pertumbuhan ekonomi terjamin, selanjutnya ada kemudahan orang untuk berusaha. Itu semua harus terjamin life must go on,” katanya

Sekretaris GM FKPPI Jatim, Didik Prasetiyono menambahkan bahwa dalam pidato setelah Putusan MK Capres 02 Prabowo Subianto meski tak mengucapkan selamat kepada pasangan Jokowi-Ma’ruf sebagai pemenang pilpres, namun sudah menyatakan untuk menghormati putusan MK.

Menurutnya, jika para konstituen, pendukungnya menempatkan Prabowo sebagai figur juga seyogyanya ikut menghormati keputusan MK tersebut. “Tinggal sekarang ini masa recovery, yang tadinya bermusuhan kembali baik,” terang lainnya.

Mengenai pertemuan antara Jokowi dan Prabowo, Didik mengatakan, bahwa hal itu penting namun tak mendesak dilakukan. Karena sebetulnya keduanya kerap bertemu ide via media. Di media massa, pernyataan yang disampaikan Jokowi kerap dijawab Prabowo demikian pula sebaliknya. Kemudian juga antarelit, misalnya komentar Prabowo direspon SBY.

Sehingga menurutnya, para elit politik sejatinya telah berkomunikasi. GM FKPPI meyakini komunikasi dua figur sentral pada Pilpres 2019 tak pernah putus, meski secara fisik tidak pernah bertemu.

“Pertemuan fisik tanpa diikuti oleh kerelaan rekonsiliasi tak bermakna,” ucap pria yang akrab disapa Didong ini

Namun, Didik menegaskan, sejauh yang diketahuinya, bahwa mantan Pangkostrad Letjen (Purn) Prabowo Subianto memiliki jiwa ksatria. Ia meyakini kejadian yang berlangsung di tahun 2014, dimana Prabowo melakukan sikap hormat kepada Jokowi pasca pilpres akan terjadi lagi. “Kami yakin jiwa (ksatria) itu masih ada,” tegas Didik

Apalagi menurutnya, dalam konteks koalisi komunikasi keduanya sudah terjalin. Komunikasi tersebut telah diwakili melalui utusan masing-masing. “Ketua umum PAN sudah bertemu Jokowi, JK juga sudah ketemu Prabowo,” ungkapnya

Ia memastikan sebenarnya tak ada perbedaan ideologis yang membuat permusuhan antara dua pihak. Karena, siapapun pilihan capres kita pada Pemilu 2019 pada akhirnya kejayaan indonesia adalah tujuan semuanya. (tok/kun)

Apa Reaksi Anda?

Komentar