Politik Pemerintahan

Gerindra Kritik Kebijakan Jokowi di Sektor Kehutanan

Surabaya (beritajatim.com) – Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono mengkritik keras kebijakan pemerintahan Jokowi di sektor kehutanan.

“Dalam Undang-undang Kehutanan nomor 41 tahun 1999, seharusnya pemerintah wajib merawat dan memperbaiki hutan yang kondisinya rusak. Tetapi, pemerintah malah menjadikan masyarakat untuk melakukan tugas pemerintah untuk merawat dan memperbaiki hutan dengan program kehutanan sosial. Yakni, 7 juta orang boleh masuk hutan dan menempati 14 juta hektare untuk masa konsesi 30 tahun,” paparnya melalui rilis yang diterima beritajatim.com.

“Ini adalah penipuan anggaran kehutanan yang ditujukan pada rakyat, yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah, di mana anggaran dari kehutanan telah dinaikkan dari Rp 3,5 triliun pada 2012 menjadi Rp 7,8 triliun di 2019,” tuturnya.

Dia menuding, pemerintah seakan-akan mau menjadikan masyarakat sebagai tumbal untuk menjaga hutan, padahal itu adalah kewajiban negara. Di samping itu, orang yang merawat hutan ini, yang jumlahnya 7 juta orang, selain merawat, mereka diminta untuk bercocok tanam di dalam hutan.

Lah, kalau bercocok tanam di situ, maka tidak akan jadi hutan lagi, maka jadi persawahan di situ. Semua itu adalah satu kesalahan kebijakan. Jadi, hutan sebagai sumber air dan ekosistem kehidupan flora dan fauna seharusnya dilindungi dan sterilkan dari manusia,” tukasnya.

Bambang juga menyentil Presiden Jokowi yang sebagai alumni kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM) tidak memiliki jiwa memproteksi hutan.

“Di Swedia, menurut data yang diperoleh, 80 persen wilayah negara adalah hutan. Walaupun presidennya bukan lulusan kehutanan, tetapi bisa cerdas dan protek terhadap penanganan hutan-nya daripada Presiden Jokowi yang katanya asli belajar di kehutanan,” pungkasnya. [tok/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar