Politik Pemerintahan

Semangat Rekonsiliasi

Gerindra Harap Dapat Jatah Ketua MPR-RI

Waketua Fraksi Garindra MPR RI Sodik Mudjahid

Jakarta (beritajatim.com) – Waketua Fraksi Garindra MPR RI Sodik Mudjahid menyebut Presiden sudah ditetapkan KPU. Ketua DPR sudah diatur oleh UU MD3 sebagai hak  pemenang pertama pileg 2019-2024  yakni PDIP.

“Jabatan yang sekarang ramai dibahas dan ‘diperebutkan’ adalah posisi Ketua MPR,” kata Sodik melalui pernyataan tertulisnya, Jumat (19/7/2019)

Menurutnya, posisi ketua MPR ditetapkan melalui pemilihan oleh anggota MPR yang berasal dari anggota  DPR dan anggota DPD dan dilaksanakan dengan pengajuan sistem paket.

Sodik lantas menyinggung soal semangat dan dorongan rekonsiliasi.  Padahal, dia berpendapat, sejatinya rekonsiliasi hanya diperlukan jika ada salah satu kelompok dari bangsa Indonesia yang telah melanggar empat pilar bangsa yakni Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

Akan tetapi, Sodik mengakui, faktanya pasca pilpres yang hanya berupa  sebuah konstentasi konstitusional, semangat rekonsiliasi ini sangat kuat didorong oleh Presiden Jokowi dan oleh banyak tokoh tokoh dari berbagai kalangan.

“Inti rekonsoliasi adalah  lmemperkokoh  kembali semangat kebersamaan demi kepetingan yang lebih besar yakni  kesatuan dan persatuan bangsa sebagai modal paling penting untuk memperkuat kembali kedaulatan dan kemajuan bangsa Indonesia  dslam segala bidang, termasuk dalam bidang ekonomi,” katanya.

Dia menyebut, anya atas dasar inilah maka Prabowo Subianto,dengan resiko dikecam bahkan ditinggalkan oleh sebagian pendukungnya, berani melakukan pertemuan dengan Jokowi.

Semamgat  rekonsiliasi untuk kebersamaan serta kesatuan dan  persatuan bangsa ini pertama tama harus diwujudkan oleh para wakil rakyat anggota MPR dari  angggota DPR dan DPD)l, terutama oleh para pemimpin partai dalam menetapkan ketua  MPR
“Dengan semangat tersebut, maka komposisi terbaik adalah Ketua MPR dari Gerindra, Ketua DPR dari PDIP, dan Presiden IR Joko Widodo,” tegas Sodik.

Menurutnya, komposisi ketua MPR dan DPR diatas  tanpa harus terkait dan menunggu komposisi terakhir koalisi oposisi dan koalisi di pemerintahan. Karena rakyat dan bangsa Indonesia sudah memahami keberadaan dan posisi PDIP serta  GERINDRA khuzusnya dalam pileg dan pilpres 2019-2024. (hen/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar