Politik Pemerintahan

Genjot PAD, Perda Parkir di Malang Harus Diperbarui

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Malang, HM Sanusi menganggap, retribusi parkir memiliki nilai potensial untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Malang.

Malang (beritajatim.com) – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Malang, HM Sanusi menganggap, retribusi parkir memiliki nilai potensial untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Malang. Untuk itu, Sanusi menyerukan pihaknya untuk menyusun peraturan baru untuk mengelola parkir.

Dimana nantinya, perbaruan regulasi tersebut dapan menekan kebocoran pada sektor parkir di Kabupaten Malang. Karena sejauh ini, retribusi dari parkir belum signifikan menunjang pendapatan daerah. “Analoginya, jumlah kendaraan semakin banyak, jadi kurang bagus kalau dari parkir tak ada peningkatan,” tutur Sanusi.

Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Malang Hari Sasongko menjelaskan, pihaknya masih mencari gagasan ide untuk mendongkrak PAD melalui sektor parkir. “Kami akan lakukan penataan lewat perda agar perannya signifikan terhadap pendapatan daerah. Termasuk dari sektor parkir ini,” tutur Hari.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malang, Hafi Lutfi menegaskan pihaknya sudah lakukan terobosan solutif guna mengatasi kebocoran retribusi parkir. Hal tersebut dilakukan sebagai respon dari aksi oknum juru parkir yang kerap bertindak nakal terkait retribusi parkir. Langkah solutif tersebut berupa penerapan sistem elektronik parkir setor langsung atau disingkat E-Parsel. “Program tersebut sudah dilakukan penerapannya sejak awal Januari lalu,” terang Lutfi.

Terkait skemanya seperti apa, Lutfi menjelaskan, jukir wajib menyetor langsung ke bank. Dalam setoran ini, bank yang menjadi jujukan para parkir adalah Bank Jatim. Kemudian dalam penyerahannya, retribusi dilakukan tergantung pada besarnya pendapatan serta jarak lokasi jukir dengan bank.

Ritme setorannya pun bisa bulanan maupun mingguan. Sementara besaran setorannya yang diserahkan setiap titik parkir berbeda-beda. Hal tersebut mengacu pada Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang sudah disepakati oleh dishub dengan jukir. SKRD itu muncul atas latar belakang pertimbangan potensi pendapatan yang diperoleh.

“Contohnya, di kantor Dispendukcapil Kepanjen, letaknya ke bank terdekat mudah dan potensi pelanggan juga tinggi. Jadi setornya bisa tiap minggu sekali. Berbeda kondisi misalnya di Singosari. Disana kan gak seperti Dispendukcapil, jauh dari bank juga jadi setorannya satu bulan sekali,” jelas Lutfi.

Lutfi menambahkan, perihal perda tentang retribusi parkir ini nanti juga akan membahas mengenai titik-titik baru yang memungkinkan untuk dijadikan parkir. “Didalamnya termasuk manajemen pengelolaan parkir baik yang bertempat di tempat parkir khusus atau TJU (tempat jalan umum) yang sekarang banyak ditempati parkir liar,” ungkap Hafi.

Lutfi juga menjelaskan, dalam perda tersebut juga akan mengatur pengelolaan parkir untuk kawasan pariwisata. Di sisi lain, pemahaman masyarakat yang masih rendah terkait dengan manajemen perparkiran juga masih sering menjadi kendala bagi dishub dalam melakukan penataan apa lagi meningkatkan target pendapatan mereka.

Dishub Kabupaten Malang ditarget dapat menyumbang retribusi parkir sebesar Rp 2,2 miliar. Sementara tahun ini target tersebut meningkat 10 persen menjadi Rp 2,4 miliar. “Jangan sampai fasilitas umum yang harusnya dinikmati oleh masyarakat kemudian di monopoli oleh pelaku wisata tanpa ada manfaat yang signifikan bagi warga,” pungkas Hafi. (yog/kun)

Apa Reaksi Anda?

Komentar