Politik Pemerintahan

Fraksi PKB Nilai UU 18/2019 Bentuk Perhatian Pemerintah bagi Pesantren

Pamekasan (beritajatim.com) – Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Pamekasan, Khairul Umam menilai keberadaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, menjadi angin segar bagi kalangan masyarakat santri khususnya dunia pesantren di Indonesia.

“Keberadaan undang-undang pesantren ini tentunya menandakan jika pesantren ini mendapat perhatian dari pemerintah. Apalagi regulasi ini merupakan kesepakatan bersama dengan melibatkan semua pihak yang mewakili komunitas pesantren,” kata Khairul Umam, Jum’at (15/11/2019).

Diakuinya pesantren merupakan lembaga berbasis masyarakat yang didirikan oleh perseorangan, yayasan maupun organisasi masyarakat Islam. “Seperti kita ketahui bersama, pesantren merupakan lembaga yang menanamkan keimanan dan kerajaan kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, menyemaikan akhlak, serta memegang teguh ajaran Islam Rahmatan Lil ‘Alamin,” ungkapnya.

“Ajaran Islam dalam hal ini tercerrmjn dari sikap rendah hati, toleran, moderat dan nilai luhur bangsa Indonesia melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka kedaulatan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia),” imbuhnya.

Sesuai amanah undang-undang tentang pesantren tersebut, setidaknya terdapat tiga fungsi berbeda. Masing-masing fungsi pesantren, fungsi pendidikan, serta dakwah dan pemberdayaan. “Salah satu poin penting dalam regulasi itu, juga ada poin berupa kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan anggaran bagi pesantren,” ungkapnya.

“Dalam konteks inilah penting disiapkan berbagai regulasi pendukung, selain di tingkat pusat melalui peraturan menteri (permen) tentang pelaksanaan. Termasuk di tingkat kabupaten yang harus dilengkapi dengan sebuah perda (peraturan daerah) beserta turunannya,” imbuhnya.

Dalam konteks tersebut, pihaknya memandang perlu untuk mempercepat pembahasan rancangan perda (Raperda) tentang pesantren. “Pada program pembentukan perda 2020, kami fraksi PKB akan mengusulkan agar Raperda pesantren ini menjadi agenda priorotas,” tegasnya.

“Ada beberapa alasan kenapa kami penting menjadikan Raperda pesantren sebagai program prioritas, di antaranya agar regulasi ini diterjemahkan secara detail melalui perda, kedua Pamekasan dikenal sebagai kota santri dengan banyaknya pesantren di berbagai wilayah di Pamekasan, serta sinergitas regulasi pesantren dengan spirit Pamekasan Hebat,” pungkasnya.

Sebelumnya Fraksi Demokrat DPRD Pamekasan juga berencana mengusulkan Raperda tentang Pesantren. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya memberikan pengawalan penuh terhadap pesantren. Bahkan pihaknya juga sudah menganalisis berbagai peluang untuk diusulkan ke Badan Pembentukan Perda (sebelumnya Balegda). [pin/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar