Politik Pemerintahan

Formagam Gresik Tolak People Power

Gresik (beritajatim.com) – Forum Masyarakat Pecinta Keberagaman (Formagam) Gresik menolak rencana aksi ‘people power’ yang akan dilakukan pihak tertentu, terkait hasil Pemilu 2019. Menanggapi wacana tersebut, Formagam Gresik mengajak semua lapisan masyarakat agar bersabar menunggu hasil resmi pemilu 2019 dari KPU.

“Kami menolak adanya people power sebab hal itu sama dengan melanggar undang-undang,” ujar Ketua Formagam Gresik, Djoko Pratomo, Jumat (17/05/2019).

Selain Djoko Pratomo, anggota lainnya yang tergabung Formagam Gresik juga melakukan hal yang sama menyuarakan penolakan people power. Anggota yang dimaksud diantaranya Donni Siburian (Kristen Protestan), Kusno (Hindu), Kjoe Kian (Budha), Hari Rsty (Kristen), Sofwul Widad (Islam), Made Sri Sedari (Hindu).

Djoko Pratomo menambahkan, gerakan people power tersebut dikuatirkan dapat menimbulkan gangguan terhadap situasi kamtibmas yang saat ini kondusif dan dianggap berpotensi memecah-belah bangsa.

Lebih lanjut Djoko Pratomo menyatakan berjalannya pemilu harus kembali kepada Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam undang-undang tersebut disebutkan penyelenggara Pemilu 2019 ialah KPU dan yang mengurus pelanggaran administratif Pemilu 2019 adalah Bawaslu, serta ada sentra Gakumdu yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Semua proses harus berdasarkan Undang-Undang. Untuk itu, kamj mengimbau kepada seluruh masyarakat Gresik supaya tidak terpengaruh atas ajakan people power tersebut.

“Mari kita imbau agar warga masyarakat Gresik tidak ada yang mengikuti people power, apabila merasa tidak puas atau mendapati kejanggalan atas proses pemilu serentak tahun 2019, biarkan untuk menempuh jalur hukum. Jangan kotori bulan suci Ramadan dengan kegiatan yang dapat memecah belah persatuan bangsa,” pungkasnya. [dny/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar