Politik Pemerintahan

Fandi Utomo Inginkan Ada Kemudahan Bagi Usaha Pasar Rakyat

Surabaya (beritajatim.com) –¬†Keberadaan Pasar Rakyat, atau yang akrab disapa Pasar Krempyeng, di Kota Surabaya jumlahnya boleh dibilang sangat banyak. Pasar-pasar tradisional itu umumnya dikelola oleh perseorangan.

Di Pasar Krempyeng Yamuri misalnya. Pasar yang terletak di wilayah Mulyosari ini menjadi ladang berjualan bagi para pedagang yang sebelumnya digusur akibat berdagang di trotar pada kawasan itu.

Abah, demikian Ia biasa disapa, selaku pengelola Pasar Yamuri mengungkapkan kini Ia mulai khawatir para pedagang yang bernaung kepadanya tak dapat lagi berjualan dengan mudah. Pasalnya, Ia mengaku kesulitan dalam mengurus perijinan.

“Untuk perijinannya, kami disamakan dengan mall. Tentunya kan berbeda. Kami ini skalanya sangat kecil. Para pedagang pun bayar ongkos sewa lahannya sangat murah. Per tiga tahun,” ujar Abah.

Abah berharap, proses perijinan yang harus Ia lakukan dapat ditempuh dengan cara yang mudah. “Karena sejak para pedagang ini berjualan di atas lokasi yang saya miliki ini kawasan yang dulunya semrawut jadi tertata,” katanya.

“Ini sementara badan hukumnya CV. Tapi ada banyak tahapan lain yang memberatkan saya,” pungkas Abah.

Keluhan Abah itu direspon cepat oleh Caleg DPR RI asal PKB untuk Dapil Jatim 1 Surabaya-Sidoarjo dengan nomor urut 3 Fandi Utomo. Ia berharap ada berbagai kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada jenis usaha seperti ini.

“Pasar Rakyat, atau Krempyeng, ini harus diberi kemudahan dan stimulus oleh pemerintah. Mereka tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kasihan,” kata Fandi Utomo ketika melakukan kunjungan langsung di Pasar Yamuri.

Kemudahan yang diberikan, menurut pria yang pernah menjadi dosen di ITS Surabaya ini bisa melalui berbagai macam hal. “Seperti misalnya proses perijinan,” jelas Fandi Utomo.

“Lalu apalagi? Bisa juga ada bantuan fasilitas pelengkap untuk keberadaan pasar ini. Toilet bersih atau tempat sampah juga bisa,” pungkas pria yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini.[ifw/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar