Politik Pemerintahan

Faisol Reza Minta Ketua DPR Desak Presiden Soal Rekomendasi Kasus Penculikan Aktivis

Faisol Riza anggota DPR dari FKB

Jakarta (beritajatim.com) – Faisol Reza Anggota DPR-RI dari Fraksi Kebangkitan Bangsa mengirimkan surat untuk Ketua DPR RI perihal rekomendasi tentang kasus penghilangan orang secara paksa tahun 1997/1998.

Dalam surat sebanyak 2 lembar, Faisol Reza menyebutkan secara kronologis terkait pelanggaran HAM berat penghilangan aktivis pro demokrasi 20 tahun lalu.

“Sebagaimana diketahui penghilangan orang secara paksa 1997/1998 diselidiki oleh Komnas HAM pada tahun 2006 berdasaran UU No 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM,” kata Faisol Reza, Kamis (24/1/2019).

Melalui sidang pleno tangga 8 November 2006, Komnas HAM telah memutuskan menemukan adanya dugaan pelanggaran HAM berat dalam kasus penghilangan orang secara paksa 1997/1998.

Komnas HAM menyatakan bahwa telah terjadi tindak kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk perampasan kemerdekaan, penyiksaan, penganiyaan, penghilangan orang secara paksa dan pembunuhan terhadap 24 orang yang diduga dilakukan oleh 27 orang secara langsung dan tidak langsung.

Oleh Komnas HAM, laporan hasil penyelidikan ini dikirim untuk ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung, DPR-RI dan Presiden.

Atas hasil penyelidikan Komnas HAM ini, DPR-RI menindaklanjutinya dengan membentuk Panitia Khusus Pembahasan hasil penyelidikan kasus penghilangan orang secara paksa periode 1997/1998 pada tanggal 27 Februari 2007 yang diketuai Panda Nababan dan digantikan kemudian oleh Effendi Simbolon,

Di penghujung DPR-RI periode 2004-2009 tepatnya pada tanggal 28 September 2009 sidang paripurna DPR-RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar secara aklamasi menyepakati rekomendasi yang dihasilkan oleh Panitia Khusus (pansus) terkait kasus penghilangan paksa aktivis pro-demokrasi 1997/1998 yang berisi

1.Merekomendasikan Presiden untuk membentuk Pengadilan HAM Ad-hoc.
2. Merekomendasikan Presiden serta segenap institusi pemerintah serta pihak terkait untuk segera melakukan pencarian terhadap 13 aktivis yang masih hilang.
3.Meekomendasikan pemerintah untuk merehabilitasi dan memberikan kompensasi kepada keluarga korban yang hilang.
4 Merekomendasikan Pemerintah agar segera meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktek penghilangan paksa di Indonesia.

“Sudah 10 tahun dewan yang terhormat ini mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah khususnya Presiden untuk melaksanakan rekomendasi di atas. Namun sayangnya tak satupun rekomendasi tersebut dijalan oleh Presiden,”

“Untuk menjaga kehormatan dan kewibawaan DPR-RI, sebagai anggota DPR-RI korban penghilangan paksa yang selamat, saya memohon Bapak ketua DPR untuk mengirimkan surat kepada Presiden RI agar menjalan tanggung jawab konstitusionalnya melindungi dan memenuhi hak asasi manusia (HAM) khusunya untuk melaksanakan 4 rekomendasi DPR tahun 2009, dan saya khawatir jika DPR tidak melakukannya, kepercayaan rakyat terhadap lembagai perwakilan yang terhormat ini akan semakin menipis ” pungkas Faisol.

Apa Reaksi Anda?

Komentar