Politik Pemerintahan

Eks Ketua Panwaslu Jember: Dapil II Seharusnya Coblos Ulang

Jember (beritajatim.com) – Dima Ahyar, mantan ketua Panitia Pengawas Pemilu Jember dan sekarang anggota presidium Jaringan Demokrasi Indonesia Jawa Timur, berpendapat bahwa seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang untuk pemilihan DPRD Jember di Daerah Pemilihan II.

“Ada pelanggaran konstitusi dalam kasus ini,” kata Dima kepada beritajatim.com. Hak warga negara untuk dipilih dan memilih hilang ketika terjadi kesalahan surat suara.

Saat ini Dapil Jember II masih bermasalah, dan saksi Partai Hati Nurani Rakyat menolak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum Jember, 28 April – 2 Mei 2019.

Jumadi Made, saksi Hanura, memprotes perbedaan Daftar Calon Tetap dengan surat suara. Ariandri Shifa Laksono, calon legislator DPRD Jember nomor urut 5 di Daerah Pemilihan II, tidak tercantum dalam surat suara. Dalam surat suara justru tercantum nama Sugeng Hariyadi, calon legislator yang sudah meninggal dunia dan sudah diusulkan pergantiannya oleh DPC Hanura sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).

“Sebetulnya bila sudah ditetapkan di DCT, calon tersebut sudah dilindungi hak mendasarnya yakni dipilih dalam pemilu. Maka hak itu harus betul-betul dilindungi dan dijaga,” kata Dima.

Dima menyodorkan solusi pemungutan suara ulang (PSU). “Ini karena PSU bisa dilakukan dengan sekian syarat dan ketentuan. Salah satunya surat suara tersebut rusak atau dirusak. Surat suara ini sebetulnya sudah cacat, tapi tetap diteruskan,” katanya.

KPU Jember akhirnya melanjutkan rekapitulasi dan penetapan suara di Dapil II. Dima menduga KPU Jember beralasan jadwal dan tahapan. “Tapi peserta yang dirugikan bisa mengajukan sengketa kepada Bawaslu, sehingga keputusan KPU bisa ditinjau ulang,” kata Dima.

Dima juga mengatakan, produk hukum berupa ketetapan KPU Jember tersebut terbuka untuk digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. “Mahkamah Konstitusi itu sengketa hasil, bukan sengketa proses. Ini kan ada persoalan proses yang cacat, proses yang tidak bisa diterima peserta pemilu. Ini ada mekanisme sengketa proses, mulai dari Bawaslu dan jika tidak selesai ke PTUN,” katanya.

Sementara itu, menurut Dima, Bawaslu tinggal melakukan penilaian apakah keputusan KPU Jember melanjutkan rekapitulasi penghitungan Dapil II memiliki dasar-dasar kuat berdasarkan undang-undang. “Jika tidak (kuat), Bawaslu bisa melakukan proses terhadap dugaan pelanggaran KPU ketika melanjutkan proses yang sesungguhnya dalam tata cara dan mekanismenya terjadi kesalahan atau kekeliruan,” katanya.

“Nanti Bawaslu melakukan klarifikasi dulu dan kajian. Kalau di situ persoalannya administrasi, ya (sanksi) administrasi, kalau ada persoalan etik, itu ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu),” kata Dima. (wir/kun)

Apa Reaksi Anda?

Komentar