Politik Pemerintahan

Dugaan Pelanggaran Pemilu di Sereseh Dilaporkan ke Bawaslu

Sampang (beritajatim.com) – Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 telah selesai, tetapi masih menyisakan sejumlah sengketa dugaan pelanggaran. Seperti yang terjadi di Kecamatan Sereseh, Kebupaten Sampang.

Sebab, di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di tiga desa, formulir C6 atau surat undangan tidak disebar. Bahkan diduga terjadi jual beli surat suara. Pengurus PAC PPP Kecamatan Sereseh, Azani menyampaikan, tingginya angka golput salah satu penyebabnya adalah karena warga tidak mendapat C6/undangan mencoblos.

“Di samping itu ada anak di bawah umur atau pemilih yang belum memenuhi syarat masuk ke TPS. Dia memberikan hak suaranya melakukan pencoblosan,” terangnya, Selasa (30/4/2019).

Pria berumur 40 tahun itu menambahkan, di lapangan juga terjadi migrasi pemilih. Misalnya, dari TPS satu ke TPS lainnya dan dari desa satu ke desa lainnya, kondisi seperti itu sudah tentu merusak tatanan demokrasi. “Bukti-bukti kami punya. Seperti nama-nama pemilih yang masuk DPT tapi tidak mendapatkan undangan, foto di TPS dan lain sebagainya. Bahkan ada dugaan jual beli suara,” jelasnya.

Banyaknya temuan dan dugaan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara, pihaknya meminta bantuan kepada Kajian Kebijakan, Analisis dan Advokasi Anggaran Strategis (LeKKAAS) untuk melaporkan ke Bawaslu Sampang dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur (Jatim).

Komisioner Bawaslu Sampang, Divisi Penindakan Pelanggaran Yunus Ali Ghafi membenarkan, bahwa pihaknya menerima laporan insiden yang ada di Kecamatan Sereseh dan akan memanggil saksi serta meminta bukti-bukti lainya. “Pasca pemilu kami banyak menerima laporan. Ketika terbukti kami proses,” tandasnya. [sar/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar