Politik Pemerintahan

DPRD Pamekasan Berencana Rolling Mitra Kerja Komisi

Pamekasan (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, berencana untuk melakukan perubahan terhadap pembagian mitra kerja komisi yang nantinya akan diatur dalam aturan tersendiri berdasar keputusan internal.

Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rohman yang menyatakan perubahan pembagian mitra kerja komisi dimungkinkan ada perubahan dari periode sebelumnya. Sekalipun hingga saat ini pihaknya belum bisa memberikan penjelasan detail seputar perubahan tersebut.

“Untuk sementara masih kita godok bersama dan masih tahap penjajakan, tetapi untuk sementara masih seperti tahun lalu (periode lama). Namun tidak menutup kemungkinan bakal ada perubahan,” kata Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rohman, Sabtu (16/11/2019).

Hanya saja pihaknya menegaskan perubahan pembagian mitra kerja tersebut tidak signifikan dan hanya terdapat beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pamekasan, yang di rolling ke komisi berbeda dari periode sebelumnya.

“Soal perubahan pembagian mitra kerja komisi hanya sekitar satu dua OPD saja, lainnya kemungkinan tetap seperti sebelumnya. Tapi kami belum bisa memastikan perubahan ini, sebab saat ini kita masih koordinasi intens bersama rekan-rekan anggota maupun OPD terkait,” ungkapnya.

Berdasar Peraturan DPRD Pamekasan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Pamekasan, tercatat tercatat sebanyak empat komisi berbeda di lingkungan DPRD Pamekasan, seluruhnya merupakan mitra kerja dari puluhan OPD Pamekasan.

Komisi 1 menggandeng sebanyak 10 OPD berbeda, yakni bidang pemerintahan umum, pertanahan, kepegawaian dan pengembangan SDM, hukum, administrasi kependudukan dan capil, kesbangpolinmas, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, pengawasan internal pemerintahan (inspektorat), serta bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Sebanyak 10 OPD lainnya menjadi mitra kerja Komisi 2, yakni bidang pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM, penanaman modal, keuangan daerah dan aset, ketahanan pangan, dan perekonomian.

Sedangkan Komisi 3 menjalin kemitraan bersama 6 (enam) OPD berbeda, yakni bidang energi dan sumber daya mineral, perumahan dan kawasan pemukiman, perencanaan pembangunan, pekerjaan umum dan tata ruang, perhubungan, dan lingkungan hidup.

Sementara Komisi 4 membidangi 12 OPD berbeda, yakni bidang sosial, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, tenaga kerja dan transimigrasi, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kearsipan, perpustakaan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta bidang pariwisata. [pin/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar