Politik Pemerintahan

DPRD Kabupaten Kediri Minta Kesiapsiagakan Bencana Sedini Mungkin

Taufik Chavifudin, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kediri (baju biru gelap).

Kediri (beritajatim.com) – Dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kediri tahun 2020, Komisi IV DPRD melakukan rapat dengar pendapat terbuka atau hearing. Ada banyak program kerja BPBD yang dipaparkan, serta sejumlah kendala yang dihadapi dalam penanggulangan bencana.

Rapat yang dipimpin langsung oleh ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kediri, Mudhofir ini dihadiri langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Kediri, Slamet Turmudi dan didampingi jajarannya. Dalam hearing tersebut, Kalak BPBD menyampaikan beberapa program kerja serta beberapa prsoalan yang mereka hadapi dalam penanggulangan bencana.

Untuk diketahui, letak geografis Kabupaten Kediri diantara Gunung Kelud dan Pegunungan Wilis memiliki potensi besar dalam kebencanaan. Sebanyak 11 dari 13 kriteria bencana alam di Indonesia berpotensi terjadi di Kediri. Oleh sebab itu, DPRD meminta kesiapan BPBD sedini mungkin.

“Kami elah menyatakan kesiapannya dalam penanggulangan bencana yang terjadi. Selain memetakan daerah rawan bencana alam, juga mempersiapkan personil dan koordinasi dengan jajaran terkait seperti rekan-rekan dari TNI dan Polri serta para relawan tanggap bencana,” kata Slamet Turmudi.

Pada tahun 2020 ini, BPBD mendapatkan porsi anggaran yang tidak berbeda dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 6 miliar. Alokasi anggaran ini diperuntukkan belanja langsung sebesar Rp 5 miliar dan Rp 1 miliar belanja tak langsung (gaji pegawai).

Terpisah, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kediri Taufik Chavifudin mengatakan, pihak dewan akan memberikan support dalam penanggulangan bencana alam dengan mendorong postur anggaran yang cukup dan persiapan sedini mungkin.

Kendati penyerapan bpbd kurang lebih 50-60 persen, karena disesuaikan dengan terjadinya bencana, pihaknya meminta supaya dana kebencanaan dalam jumlah besar dan harus ada dana cadangan yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk bencana.

“Kami mendorong supaya porsi anggaran BPBD harus besar karena datangnya bencana tidak bisa kita pastikan. Teman-teman BPBD harus melakukan persiapan sedini mungkin. Apalagi kami ketahui apabila personil URC hanya 15 orang. Menurut kami jumlah tersebut memang harus ditambah,” kata Taufik.

Perlu diketahui, BPBD Kabupaten Kediri telah memetakan daerah – daerah rawan bencana alam disepanjang lereng Gunung Wilis dan Gunung Kelud. Pada musim penghujan awal tahun ini, potensi bencana yang terjadi antara lain, tanah longsor, banjir serta angin puting beliung.

Dari kawasan rawan bencana tersebut, BPBD telah membentuk sejumlah desa tangguh bencana atau destana, yang akan ditingkatkan jumlahnya pada tahun ini. [nm/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar