Politik Pemerintahan

DPRD Jember Tak Punya Staf Ahli

Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni

Jember (beritajatim.com) – DPRD Jember, Jawa Timur, tidak memiliki staf ahli yang ditunjuk sendiri untuk mendampingi kinerja para legislator. Ini merepotkan pembahasan terkait landasan hukum dan isu strategis lainnya.

Wakil Ketua Komisi D Nur Hasan mengatakan, ketiadaan staf ahli sejak 2018. “Sehingga setiap pembahasan tentang raperda dan hal-hal lain terkait hukum, kami kadang kelabakan. Kalau ada staf ahli kan ada pembanding dan ada masukan signifikan, sehingga kami dalam mengambil keputusan bisa dijamin keamanannya dari segi hukum,” katanya.

Ketiadaan staf ahli ini terkait adanya perbedaan persepsi antara eksekutif dan legislatif. “Kebiasaan lama di DPRD, yang menunjuk adalah kami, dan staf ahli fraksi yang menunjuk adalah fraksi. Dua tahun ini (anggaran untuk) staf ahli ada, cuma yang menyediakan (staf ahli adalah) eksekutif, sehingga tak elok bagi kami kalau yang menyediakan eksekutif,” kata Nur Hasan.

Ketua Komisi A Tabroni mengingatkan, latar belakang anggota DPRD Jember beragam yang tak memiliki kekhususan di bidang hukum. “Jadi baik bagi DPRD maupun fraksi, staf ahli sangat penting dan prioritas untuk diadakan. Banyak diskusi dibutuhkan soal aturan. DPRD ini kan menguasai banyak hal tapi tidak detail. Kami harus menguasai banyak hal tapi tidak bisa detail. Nah hal-hal yang detail itu, aturan-aturan yang sangat detail itu, dibutuhkan orang yang punya skill, terutama dari akademisi,” katanya.

“Teman-teman tetap bekerja, rapat komisi, dan rapat badan (walau tanpa staf ahli). Tapi kami merasakan, ada beberapa hal yang kadang kami memerlukan konsultasi dan bantuan pikiran dari mereka yang memang memiliki keahlian di bidang tersebut. Apalagi menyangkut peraturan perundang-undangan,” kata Tabroni

Akhirnya Tabroni menyiasatinya dengan berkomunikasi secara informal dengan orang yang dianggap ahli. “Kami minta pendapat dari mereka, sebelum kami memutuskan sesuatu. Tapi akan lebih optimal, kalau ada dukungan dari staf ahli,” katanya.

Staf ahli sangat dibutuhkan saat ini karena Badan Pembentukan Peraturan Daerah sedang membahas lima rancangan peraturan daerah. “Kami akan pilih prioritas dan mana yang akan kami tangguhkan untuk dibahas pada 2020, sambil kami menunggu staf ahli agar yang kami bahas sesuai dengan aturan hukum ke atas dan ke samping,” kata Tabroni.

Nur Hasan khawatir ketiadaan staf ahli yang ditunjuk DPRD Jember sendiri bisa berpengaruh terhadap ikhtiar pembentukan perda inisiatif parlemen. “Ke depan kami berharap ada kebijakan berbeda, sehingga pada 2020 kami punya staf ahli,” katanya. [wir/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar