Politik Pemerintahan

DPRD Jember: PKH ‘Partai Keluarga Harapan’, Jangan Dipolitisasi untuk Pilbup

Jember (beritajatim.com) – Komisi D DPRD Jember, Jawa Timur, mengingatkan agar Program Keluarga Harapan (PKH) tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik pemilihan bupati tahun ini.

Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi D dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Badan Pusat Statistik di gedung DPRD Jember, Rabu (12/2/2020). “Saya ingatkan sekali lagi kepada pendamping-pendamping PKH jangan dibawa ke politik. Jalur ini kemarin (saat pemilu) dimanfaatkan,” kata Wakil Ketua Komisi D Nurhasan.

Peringatan serupa juga dilontarkan Ardi Puji Prabowo, anggota Komisi D dari Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya. “PKH ini di Jember sudah menjadi partai: Partai Keluarga Harapan. Dan itu digunakan baik untuk pilkades, pemilihan legislatif, sampai pemilihan presiden. Saya khawatir, karena ini sebentar lagi pilkada, ini juga digunakan sebagai kendaraan politik. Saya tak bicara jalur independen atau partai, tapi ini digunakan menjadi jalur politik,” kata politisi Gerindra ini.

Menurut Ardi, cukup dengan mengandalkan jumlah pemilih dari penerima bantuan PKH, seseorang bisa memenangkan pemilihan kepala daerah. “Mohon kepada Bu Wahyu (Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Jember Wahyu S. Handayani), meski masih pelaksana tugas, betul-betul disampaikan kepada koordinator PKH, bahwa di bawah mereka pasti memainkan politik,” katanya.

Ardi minta agar ada sosialisasi kepada penerima PKH bahwa program itu tak terkait dengan politik. “Dulu kami di Badan Anggaran mengusulkan agar rumah penerima PKH diberi stiker,” katanya.

Wahyu mengatakan, pihaknya selalu melakukan pembinaan kepada pendamping-pendamping PKH agar tak berpolitik. Namun Ardi menyatakan, pembinaan saja tidak cukup. “Kalau memang disinyalir ada pendamping PKH yang sudah seperti itu, saya rasa harus diganti. Harus ada sanksi jelas,” katanya.

Ardi mengingatkan, dukungan dari 157.259 rumah tangga penerima PKH sudah cukup memenuhi jumlah yang disyaratkan dalam pencalonan perorangan pilbup. “Kalau ditarik satu rumah, satu fotokopo KTP, ya selesai. Kalau hanya sebatas pembinaan, di depan Anda patuh, di belakang Anda mereka melaksanakan (politisasi) itu,” katanya. [wir/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar