Politik Pemerintahan

DPRD Jember Minta Disnakertrans dan BPJS Sinkronkan Data

Ketua Komisi D Hafidi (berkopiah)

Jember (beritajatim.com) – Komisi D DPRD Jember, Jawa Timur, meminta kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan setempat agar bertemu dan melakukan sinkronisasi data jumlah perusahaan.

Permintaan ini dipicu besarnya perbedaan jumlah perusahaan versi Disnakertrans Jember dengan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kepala Disnakertrans Bambang Edi menyebutkan, ada 878 perusahaan yang beroperasi di Jember. Sementara data BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan ada 5.549 badan usaha yang menjadi peserta di Jember.

“Tolong disinkronkan, karena ini bukan urusan main-main. Ini urusan undang-undang. Jadi BPJS tidak usah menunggu undangan, setelah ini langsung berembuk dengan Disnakertrans. Sinkronkan itu agar kami tidak multitafsir. Masalah data supaya tak simpang siur,” kata Ketua Komisi D Hafidi Cholish.

Sekretaris Komisi D Nur Hasan memandang validitas data menjadi penting untuk mengawasi pelaksanaan upah minimum kabupaten dan hak-hak pekerja lainnya oleh perusahaan. Dia mengeluhkan sulitnya permintaan data perusahaan kepada Disnakertrans Jember.

“Tidak apa-apa. Saya akan minta data kepada BPJS dan mensinkronkan. Kalau selama ini Disnakertrans tak mau memberikan informasi apapun terkait perusahaan yang tidak melaksanakan UMK, tidak apa-apa, saya akan pelajari dari data BPJS Tenaga Kerja. Pasti ketahuan perusahaan mana yang tidak mau melaksanakan UMK,” kata Nur Hasan.

Bambang Edi bersikukuh bahwa tak ada yang keliru dengan datanya. “Yang disebut perusahaan kecil adalah yang memiliki karyawan minimal 10 orang. Sementara data BPJS, satu karyawan atau dua orang pun sudah masuk. Kalau di Disnakertrans tidak masuk. Kedua, yayasan maupun koperasi di Jember juga masuk ranah BPJS Ketenagakerjaan,” katanya. [wir/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar