Politik Pemerintahan

DPRD Jember Didesak Tindaklanjuti LHP BPK

Kustiono Musri (koleksi pribadi)

Jember (beritajatim.com) – DPRD Jember, Jawa Timur, didesak menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) terhadap laporan keuangan APBD 2018. BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian terhadap laporan Pemerintah Kabupaten Jember.

“Dalam resume hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK menemukan ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan dalam pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pemkab Jember,” kata Kustiono Musri, salah satu pegiat sosial.

Ada beberapa pokok temuan BPK terhadap ketidakpatuhan itu. Pertama, kekurangan volume atas 52 paket pekerjaan belanja modal pada lima organisasi perangkat daerah (OPD) sebesar kurang lebih Rp 7,066 miliar.

Kedua, keterlambatan penyelesaian 22 paket pekerjaan konstruksi pada empat OPD yang belum dikenakan denda minimal sebesar kurang lebih Rp 3,524 miliar. Ketiga, perjalanan dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah tidak sesuai ketentuan sebesar kurang lebih Rp 264,442 juta.

Dalam LHP, BPK merekomendasikan tiga hal kepada bupati Jember. Pertama, memerintahkan kepala OPD terkait selaku pengguna anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar kurang lebih Rp 3,99 miliar sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke kas daerah. Kedua, memerintahkan masing-masing kepala OPD terkait untuk mengenakan dan memproses denda keterlambatan sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke kas daerah minimal sebesar kurang lebih Rp 3,524 miliar.

Ketiga, BPK merekomendasikan kepada bupati Jember agar memerintahkan sekretaris daerah selaku pengguna anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar kurang lebih Rp 264,442 juta sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke kas daerah.

BPK juga menemukan sejumlah kondisi dalam sistem pengendalian internal dan operasinya di tubuh Pemkab Jember. Pertama, Realisasi belanja daerah atas kegiatan penyelenggaraan pendidikan gratis (PPG) tidak dilakukan secara memadai. Kedua, realisasi belanja yang menggunakan SP2D LS (Surat Perintah Pencairan Dana Langsung) pada Pemkab Jember tidak tepat.

Ketiga, penatausahaan persediaan seluruh OPD di Pemkab Jember belum tertib. Keempat, penatausahaan aset tetap Pemkab Jember belum tertib.

BPK pun merekomendasikan empat hal kepada bupati Jember. Pertama, dalam menerbitkan keputusan bupati tentang petunjuk teknis PPG di antaranya mengatur mekanisme verifikasi bukti pertanggungjawaban dari sekolah.

Kedua, memerintahkan kepada Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) sebagai BUD (Bendahara Umum Daerah) melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan SPM LS (Surat Perintah Membayar Langsung) oleh kuasa BUD.

Ketiga, memerintahkan seluruh pengurus barang persediaan OPD untuk mencatat saldo awal persediaan sesuai saldo akhir audited tahun lalu; mencatat mutasi masuk antara lain sesuai dengan belanja persediaan, hibah, utang persediaan, dan persediaan habis pakai kegiatan; mencatat beban persediaan sesuai dengan mutasi keluar persediaan; dan melakukan stock opname fisik persediaan minimal setiap semester.

Keempat, memerintahkan kepada Kepala BPKAD beserta seluruh Kepala OPD untuk melakukan inventarisasi ulang barang milik daerah agar dapat mencatat nilai, luasan, kodefikasi, melakukan labelling pada BMD, serta inventarisasi aset tetap induk dan anak untuk dapat dilakukan kapitalisasi sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan).

Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi membenarkan jika sudah menerima LHP BPK tersebut. “Saya sendiri belum membaca. Sesuai tata aturan perundang-undangan berlaku, setelah keluar LHP BPK, biasanya bupati menyampaikan LPP (Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan_ APBD 2018. Sampai saat ini bupati belum memasukkan pembahasan LPP APBD ke Dewan,” katanya.

Namun Ayub mengapresiasi keinginan warga itu. “Ini akan jadi masukan bagi kami untuk dibahas di komisi-komisi. Tugas dan wewenang DPRD salah satunya adalah fungsi pengawasan hasil LHP BPK. Tempat dan waktu untuk membahas itu di LPP APBD,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Bupati Abdul Muqit Arief yang menerima penyerahan LHP itu berterima kasih kepada BPK yang telah mengevaluasi dan mengawasi kinerja keuangan Pemkab Jember. “Tentunya sekecil apapun informasi yang ditemukan dan disampaikan kepada kami, pasti sangat bermanfaat dalam rangka membenahi hal-hal yang harus kami benahi ke depan. Kami sampaikan ke BPK semoga tahun yang akan datang kami bisa WTP,” katanya, Jumat (24/5/2019) lalu. Tanpa pengawasan BPK, pihaknya tidak tahu titik lemah laporan keuangan pemerintah daerah. [wir/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar