Politik Pemerintahan

DPRD Jember 2014-2019 Terproduktif Pasca Reformasi

Jember (beritajatim.com) – Selama 2014-2019, DPRD Jember, Jawa Timur mengesahkan 15 peraturan daerah inisiatif atau prakarsa. Kinerja mereka paling produktif dibandingkan parlemen periode sebelumnya pasca reformasi.

DPRD Jember 1999-2004 memproduksi empat perda inisiatif. Parlemen periode 2004-2009 juga memrakarsai empat perda. Terparah adalah DPRD Jember periode 2009-2014 yang sama sekali tak memnghasilkan perda inisiatif.

Produktivitas DPRD Jember melejit selama periode 2014-2019. Tercatat ada 15 perda yang diprakarsai parlemen. Sebagian di antaranya sudah disepakati dalam sidang paripurna, namun ditolak oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Lima belas perda itu dibahas dan disahkan pada 2015, 2016, dan 2017. Dua di antaranya dibatalkan gubernur, satu direkomendasikan untuk dikaji ulang, dan satu perda menunggu peraturan pemerintah. Rinciannya berikut.

Perda yang dibahas pada 2015
1. Perda tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
2. Perda tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan Jember

Perda yang dibahas pada 2016
1. Perda tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin
2. Perda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
3. Perda tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Perda tentang Perlindungan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan Serta Toko Swalayan
5. Perda tentang Pelestarian Cagar Budaya

Perda yang dibahas pada 2017
1. Perda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. Perda tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (dibatalkan gubernur Jatim)
3. Perda tentang Pendidikan Baca Tulis Al Qur’an (dibatalkan gubernur Jatim)
4. Perda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (direkomendasikan gubernur agar dikaji kembali)
5. Perda tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol (ditetapan pada 2018)
6.Perda tentang Penataan Kawasan Perumahan dan Permukiman (ditetapkan pada 2018)
7. Perda tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Jember (menunggu peraturan pemerintah)
8. Perda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal terhadap Tenaga Kerja Asing (ditetapkan pada 2018)

“Kalau kita melihat tugas pokok dan fungsi DPRD kabupaten salah satunya membentuk aturan daerah. DPRD 2014-2019 sangat bagus terkait perda inisiatif,” kata Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi, Senin (5/8/2019).

Perda-perda inisiatif yang digagas parlemen memang dibutuhkan masyarakat. “Dibandingkan periode lalu sangat fenomenal. Tinggal bagaimana perda-perda ini ditindalanjuti eksekutif. Sehebat apapun perda, kalau tidak dilaksanakan baik eksekutif, hanya akan menjadi tulisan di atas kertas, karena itu memang tugas eksekutif,” kata Ayub.

Ayub mengatakan membuat perda tak mudah. “Selain paparan, kami berdebat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, salah satunya soal Perda Baca Tulis Al Quran. Akhirnya terpatahkan, karena ada aturan pemerintah pusat bahwa hal itu harus masuk dalam perda pendidikan, bukan bikin perda tersendiri,” katanya.

Salah satu perda yang disukai Ayub adalah perda tentang kaum difabel. “Biarpun itu diakui orang lain, padahal kami yang memprakarsai. Masyarakat tidak tahu. Tolong dijelaskan, bahwasanya itu perda prakarsa DPRD Jember, bukan prakarsa eksekutif,” katanya. [wir/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar