Politik Pemerintahan

DPRD dan Pemkab Jember Punya Utang Perda RDTR

Jember (beritajatim.com) – Jelang berakhirnya masa jabatan DPRD Jember, Jawa Timur, periode 2014-2019, Wakil Ketua Dewan Ayub Junaidi mengingatkan satu utang pembahasan dan pengesahan rancangan peraturan daerah yang sangat penting.

“Kami punya utang raperda yang betul-betul untuk kepentingan masyarakat dan menentukan pembangunan Jember ke depan, yaitu Rancangan Perda Rencana Detail Tata Ruang,” kata Ayub.

Problemnya, Raperda RDTR adalah raperda wajib yang harus disampaikan eksekutif. DPRD Jember tak punya kewenangan mengambil inisiatif mengajukan raperda itu. “Akhirnya kami tak bisa melakukan apa-apa, kami menunggu saja,” kata Ayub.

Perda RDTR adalah turunan atau penjabaran Perda Rencana Tata Ruang Wilayah. “Pembangunan Jember akan tertata melalui perda ini. Tapi sangat disayangkan sejak 2016 sampai sekarang, bupati belum pernah menyampaikan raperda RDTR,” kata Ayub.

Beberapa kali perda ini masuk dalam program legislasi daerah (prolegda). “Tapi tidak pernah tersampaikan kepada DPRD Jember. Hanya namanya saja tercatat di daftar. Termasuk pada 2016, anggaran (pembahasan) sudah ada, tapi belum (dibahas),” kata Ayub.

“Ini jadi pekerjaan rumah teman-teman anggota DPRD Jember periode mendatang. Tolong ini betul-betul dicermati, dan tak sebatas dibaca saja. Betul-betul undanglah tokoh masyarakat, undanglah akademisi, karena perda ini sangat berpengaruh atas jaminan pembangunan Jember ke depan,” kata Ayub.

Dengan perda RDTR, publik bisa melihat dan memetakan peruntukan sebuah wilayah atau kawasan. “Mana yang daerah yang kita buat untuk pertanian, yang harus kita amankan berapa luasannya. Mana kawasan pendidikan. Mana daerah untuk perumahan. Daerah peternakan di mana. Sekarang kan masih bingung, kayak orang tak punya arah,” kata Ayub.

Parlemen sebenarnya beberapa kali pernah menyampaikan agar perda RDTR segera diajukan dan dibahas bersama. “Tapi sampai sekarang tak pernah,” kata Ayub. (Wir/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar