Politik Pemerintahan

DPRD Bojonegoro Akan Panggil Eksekutif untuk Bahas Efesiensi Anggaran 

Bojonegoro (beritajatim.com) – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro Sukur Priyanto akan memanggil Tim Anggaran Pemkab Bojonegoro untuk mempertanyakan efesiensi anggaran yang diberlakukan pihak eksekutif terhadap sejumlah program Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sebab, kata politisi Partai Demokrat itu, program kegiatan dalam APBD 2020 sudah disepakati bersama dan menjadi prioritas yang harus dijalankan. Sehingga, jika ada perubahan atau efesiensi dengan menunda sejumlah program harus dibahas bersama.

“Penundaan beberapa kegiatan itu mestinya harus ada duduk bareng,” ujarnya, Jumat (24/1/2020).

Awal bulan Februari 2020 mendatang, Sukur mengatakan, akan mengundang Tim Anggaran Pemkab Bojonegoro untuk melakukan rapat bersama dengan Badan Anggaran DPRD Bojonegoro. Seharusnya, menurut dia, Pemkab Bojonegoro tidak perlu terburu-buru untuk menunda pekerjaan untuk menutupi defisit sekitar Rp 200 miliar yang tidak terpenuhi dari DBH Migas.

Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro Nurul Azizah mengatakan efesiensi anggaran di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hanya untuk belanja perjalanan dinas, makanan minuman, pelatihan, dan kegiatan yang bukan skala prioritas. “Dan itu tidak perlu dirapatkan dengan Badan Anggaran, DPRD Bojonegoro,” katanya.

Dia mengaku, semua usulan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang telah disampaikan dalam rapat pembahasan APBD 2020, sepanjang usulannya masuk dalam program prioritas Pemkab Bojonegoro maka akan tetap dilaksanakan. “Lagipula, efisiensi ini juga tidak semua dikepras anggarannya. Hanya dibintangi, jadi kalau dibintang itu masih bisa dilaksanakan,” imbuh Nurul.

Menurutnya, dalam melaksanakan efisiensi anggaran itu diperbolehkan karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro 2020 mengalami defisit Rp 200 miliar. Hal itu lantaran transfer DBH Migas yang dipasang oleh Pemkab Bojonegoro sebesar Rp 2,6 triliun, hanya ditransfer Rp 985 miliar oleh Kementerian Keuangan. [lus/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar