Politik Pemerintahan

DPRD Bisa Minta KUA-PPAS Dirombak Jika Tak Sesuai RPJMD Jember

Jember (beritajatim.com) – Proses pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember 2020 akan dimulai kembali. Pembahasan diawali dari Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Demikian hasil pertemuan antara bupati dan DPRD Jember yang difasilitasi Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Jumat (14/2/2020) lalu. Selain dihadiri pimpinan DPRD Jember dan Bupati Faida, pertemuan dihadiri Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Akmal M. Piliang, Pelaksana Harian Direktur Keuangan Daerah Moch. Ardian, dan Inspektur III Elfin Elyas.

“Kemendagri menyampaikan bahwa di Indonesia hanya Jember yang satu-satunya belum punya APBD. Tentu ini menjadi atensi Kemendagri terutama terkait masalah apa yang menghambat pembahasan APBD tersebut,” kata Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, Senin (17/2/2020).

Menurut Halim, dalam rapat itu, bupati menyampaikan kurangnya loyalitas birokrasi. Sementara DPRD menyampaikan bahwa persoalan APBD 2020 terkait dengan sejauh mana kepatuhan Bupati Faida menjalankan rekomendasi Mendagri tentang SOTK (Susunan Organisasi Tata Kerja) maupun pengembalian pejabat dan rekomendasi KASN (Komite Aparatur Sipil Negara).

Rapat itu membahas cara bagaimana APBD di Jember segera dibahas dan disahkan. “Kemendagri akan mengutus Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk mendampingi pembahasan maupun rapat-rapat RAPBD,” kata Halim. Sementara terkait dengan masalah SOTK, akan dibahas tersendiri.

“Rapat tersebut juga menegaskan bahwa DPRD mempunyai fungsi budgeting. Fungsi ini sebagaimana dalam UU Pemerintah Daerah adalah bisa membahas dan menyetujui bersama. Ini artinya bisa menggeser dan mengubah anggaran,” kata Halim.

“Pembahasan akan dimulai dari KUA-PPAS. Bila KUA-PPAS tidak linier dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), maka DPRD bisa minta kepada bupati untuk membenahi. Baru nanti kami lihat bagaimana perkembangannya,” kata Halim.

Apakah DPRD Jember akan minta KUA-PPAS dirombak? “Nanti kita kupas lagi apakah sudah linier atau tidak,” kata Halim.

Sementara itu terpisah, Bupati Faida menyatakan, akan ada sanksi jika APBD belum dibahas sampai Maret 2020. Ia menunggu undangan pembahasan dari DPRD Jember. “Kalau nota pengantar kan sudah disampaikan. (KUA-PPAS) sudah lama disampaikan. Tinggal menunggu undangan dari DPRD,” katanya.

“Dari Kemendagri akan turun untuk membantu sosialisasi ke Pemkab dan DPRD bagaimana mekanisme yang benar, karena DPRD-nya baru. Sekaligus ini momentum sosialisasi,” kata Faida. SOTK juga tak perlu jadi hambatan, karena peraturan daerah soal itu tak pernah berubah. [wir/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar