Politik Pemerintahan

Disporabudpar Untung Rp 6,5 Juta dari Gebyar Sampang Sapoloh Areh

Gebyar Sampang Sapoloh Areh di Lapangan Wijaya Kusuma

Sampang (beritajatim.com) – Gebyar kegiatan Sampang Sapolo Areh (SSA) dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Sampang Ke-396 bisa menjadi bahan evaluasi bagi Pemkab setempat.

Terutama terkait dengan keuntungan atau Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasalnya, event besar yang dilaksanakan sejak 3 – 14 November 2019 di lapangan Wijaya Kusuma itu hanya menghasilkan PAD Rp 6,5 juta dari hasil sewa lapangan dan kebersihan lingkungan.

Seharusnya PAD bisa lebih dari itu. Sebab, biaya sewa stand pameran saja dipatok Rp 2 – Rp 5 juta. Uang sewa stand masuk ke pihak ketiga atau Event Organizer (EO).

Parahnya lagi, penarikan biaya sewa stand dilakukan tanpa ada kerjasama dengan Dinas Pemuda Olah raga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Sampang.

Belum lagi masalah pengelolan parkir kendaraan di sekitar lokasi yang amburadul. Akan tetapi, Pemkab tidak berdaya menangani kondisi tersebut lantaran gebyar SSA sepenuhnya ada pada pihak ketiga.

Plt Kepala Disporabudpar Sampang, Imam Sanusi mengatakan, PAD dari kegiatan SSA memang tidak besar. Mengingat, pelaksanaannya tidak menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019.

Tapi di situ ada biaya sewa stand yang dibayar oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat yang menggunakan stand kepada EO. Biaya sewa rata-rata Rp 2 juta per stand.

“Penentuan dan penarikan sewa stand tidak ada Memorandum of Understanding (MoU) dengan kami. Semuanya langsung dibayar ke pihak ketiga,” terang Imam. Rabu (13/11/2019).

Menurut dia, kegiatan SSA Disporabudpar hanya bisa menghasilkan PAD Rp 6,5 juta yang didapatkan dari biaya sewa lapangan dan kebersihan lingkungan.

Untuk sewa lapangan Rp 500 ribu per hari. Sementara biaya kebersihan Rp 1,5 juta selama kegiatan berlangsung. Hal itu berdasarkan Peraturan daerah (Perda) Nomor 5/2011 tentang retribusi jasa umum.

“Siapapun yang menyewa lapangan dan digunakan untuk kegiatan apa saja, biayanya tetap Rp 500 ribu per hari. Perda ini perlu direvisi agar PAD sewa lapangan bisa meningkat,” tandasnya. [sar/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar