Politik Pemerintahan

Disnakertrans Pamekasan Diminta Tindak Tekong Penyalur TKI Ilegal

Pamekasan (beritajatim.com) – Legislator Pamekasan, Mohammad Sahur meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi (Disnakertrans) setempat agar menindak tegas penyelur Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal.

Bahkan politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut, juga mengimbau agar Disnakertrans bekerjasama dengan aparat kepolisian guna menindak para penyalur alias tekong yang kerap mengirm TKI Ilegal ke luar negeri.

“Pemkab Pamekasan, dalam hal ini Disnakertrans semestinya mengambil langkah konkrit dalam persoalan ini. Salah satunya dengan menggandeng pihak kepolisian guna menekan angka TKI Ilegal yang kerap dilakukan para tekong yang tidak bertanggung jawab,” kata Mohammad Sahur, Kamis (25/7/2019).

Hal tersebut bukan tanpa alasan, sebab selama ini seringkali terjadi kasus deportasi TKI Ilegal asal Bumi Gerbang Salam. Bahkan beberapa di antaranya dideportasi dalam keadaan hamil tua dan masih dalam proses pemulangan melalui pihak Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P3TKI).

“Dari itu kami mengimbau sekaligus meminta agar pemkab Pamekasan, dalam hal ini Disnakertrans agar bekerjasama dengan masyarakat, terutama pihak kepolisian. Sehingga kejadian seperti ini tidak kembali terulang di kemudian hari, jadi hal ini bukan sekedar permintaan tapi keharusan,” tegasnya.

Namun hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak Disnakertrans setempat, seputar kondisi tersebut. Sekalipun selama ini mereka juga bekerja maksimal untuk menekan angka TKI Ilegal yang berasal dari kabupaten Pamekasan. [pin/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar