Politik Pemerintahan

Dirjen Otoda Bahas Tindak Lanjut Perintah Mendagri Bersama Sekda Jember dan Jatim

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim

Jember (beritajatim.com) – Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat dengan Pemerintah Kabupaten Jember dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, di Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Mereka membahas surat dari DPRD Jember bernomor 170 mengenai laporan tindak lanjut atas pemeriksaan khusus Kemendagri. Selain sejumlah pejabat kementerian, Kemendagri mengundang Sekretaris Daerah Jawa Timur, Sekda Jember, Inspektur Pemprov Jatim, Inspektorat Daerah Jember, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jatim, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jember, Kepala Biro Organisasi Jatim, dan Kepala Bagian Organisasi Jember.

“Kami tidak diundang karena tempo hari sudah diundang. Kami memang diminta melaporkan kepada Mendagri terkait apakah bupati sudah melaksanakan perintah Mendagri dan rekomendasinya,” kata Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim.

Medio November 2019, Mendagri memang memerintahkan tiga hal untuk dilaksanakan Pemkab Jember melalui Pemprov Jatim. Pertama, pencabutan belasan surat kepusan mutasi. Kedua, pencabutan 30 peraturan bupati mengenai KSOTK (Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja). Ketiga, tidak lanjut surat Menterti Dalam Negeri mengenai peringatan atas penggantian Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduan Kabupaten Jember.

DPRD Jember dalam suratnya kepada Mendagri menilai, perintah itu belum dilaksanakan Pemkab Jember. Pemkab malah melakukan mutasi pejabat dan menerbitkan peraturan soal KSOTK tahun 2020. “Kami berharap Mendagri mengevaluasi kinerja aturan,” kata Halim.

Menurut Halim, undangan hari ini hanya diperuntukkan jajaran sekretariat daerah Kabupaten Jember. Undangan untuk bupati Jember justru kemarin. “Entah kenapa kenapa hadir ke sini (DPRD Jember, red). Silakan tafsirkan sendiri,” katanya.

Bupati Faida dengan ditemani Wakil Bupati Abdul Muqiet Arief memang mendatangi gedung parlemen untuk bertemu dengan pimpinan DPRD Jember dan panitia angket, Senin (20/1/2020). Usai pertemuan, Bupati Faida memilih tak berkomentar di hadapan wartawan soal undangan dari Mendagri itu. [wir/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar