Politik Pemerintahan

Direkrut Sejak Tahun Lalu, PPPK Belum Terima SK dan Gaji

Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ponorogo Winarko Arief. (foto : Endra Dwiono).

Ponorogo (beritajatim.com) – Pada tahun 2019 lalu, Pemkab Ponorogo melakukan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dari rekrutmen tersebut, hasilnya 206 peserta dinyatakan lulus.

Perinciannya 115 di formasi tenaga guru, 77 formasi penyuluh pertanian dan 14 formasi tenaga kesehatan. Persoalannya, sampai sekarang mereka belum menerima surat keputusan (SK) pengangkatan. Dengan begitu, penggajiannya juga belum bisa dilakukan.

“Kami yang di daerah sampai saat ini menunggu aturan dari Pemerintah Pusat,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ponorogo Winarko Arief, Rabu (26/2/2020).

Sehingga Pemkab setempat belum dapat petunjuk terkait dengan pemberkasan. Meski begitu, kata Winarko, pihaknya sudah menyiapkan dana sebesar Rp 17 miliar untuk penggajian para PPPK tersebut. Saat ini Winarko memerlukan ada aturan jelas terkait pembedaan penggajian bagi para PPPK. Misalnya, bagi dulunya honorer dengan masa kerja 15 tahun, dengan PPPK yang masa kerjanya nol tahun.

“Nah aturan sistem penggajian inilah yang belum ada dari Pemerintah Pusat,” katanya.

Winarko berharap, pihaknya segera mendapatkan petunjuk dari Pemerintah Pusat terkait dengan persoalan tersebut. Sehingga 206 yang dinyatakan lulus tersebut, bisa segera melakukan pemberkasan. Jika pemberkasan sudah dilakukan, Winarko memastikan bahwa mereka akan menerima haknya.

“Semoga aturan dari Pemerintah Pusatnya segera turun, sehingga penerbitan SK dan penggajiannya bisa dilakukan,” pungkasnya. [end/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar