Politik Pemerintahan

Dinilai Ampuh Mengentas Kemiskinan, Ini Kendala PKH di Kabupaten Mojokerto

Mojokerto (beritajatim.com) – Meski dinilai Progam Keluarga Harapan (PKH) cukup ampuh untuk mengentas kemiskinan di Kabupaten Mojokerto, namun ternyata program pengentasan kemiskinan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia masih menuai kendala di berbagai daerah khususnya di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mojokerto, Iwan mengatakan, di Kabupaten Mojokerto ada dua faktor yang menjadi hambatan penerapan program PKH. “Yakni persoalan sinkronisasi data KPM/PKH dengan Dispendukcapil dan SDM KPM/ PKH terkait penggunaan keuangan non tunai,” ungkapnya, Jumat (24/1/2020).

Iwan menjelaskan, kendala sinkronisasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) yaitu ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang datanya dulu belum memakai Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). Pihaknya terus berkoordinasi dengan Dispendukcapil untuk mempercepat sinkronisasi tersebut.

“PKH di Kabupaten Mojokerto mulai tahun 2007, sebagian data KPM belum memakai E-KTP dan ada beberapa KPM pada waktu pengambilan di ATM yang digunakan untuk menerima dana bantuan dari pemerintah pusat, lupa PIN-nya dan kalau memasukkan PIN yang salah sampai tiga kali secara otomatis ATM akan terblokir,” katanya.

Padahal, lanjut Iwan, nominal yang diterima setiap KPM satu dengan lainnya bisa tidak sama karena ada beberapa komponen yang mempengaruhi nominal yang tidak sama dengan kota lainnya. Iwan menambahkan, dana PKH di Kabupaten Mojokerto senilai Rp18.300.875.000 dari Kemensos tersebut langsung ke rekening KPM.[tin/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar