Politik Pemerintahan

Protes PPDB Sistem Zonasi

Didemo, Ditangguhkan, Gubernur Buka Kembali PPDB Kota Surabaya Dini Hari

Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa didampingi Sekdaprov Heru Tjahjono dan Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Hudiyono mendatangi Kantor PPDB Jatim 2019 di ITS pada Rabu (19/6/2019) malam hingga Kamis (20/6/2019) dini hari.

Khofifah ingin mengetahui secara langsung bagaimana proses PPDB SMA/SMK Negeri di Kantor PPDB Jatim 2019. Khofifah mendapat penjelasan langsung dari Tim Teknis PPDB Jatim yang disampaikan Dwi Sunaryono bagaimana tahapan per tahapan sejak pengambilan PIN PPDB pada 27 Mei-20 Juni hingga pendaftaran PPDB pada 17-20 Juni 2019.

Gubernur Khofifah juga berdiskusi dengan rekan media yang hadir melakukan peliputan dan menanyakan apa saja permasalahan yang ditangkap media dari keluhan masyarakat soal PPDB dengan sistem zonasi tersebut. Ini karena dari sistem yang ada, dipastikan tidak mungkin terjadi manipulasi data atau permainan dalam PPDB tersebut.

Dalam kesempatan itu, Khofifah kembali membuka sistem PPDB SMA/SMK Negeri Jatim khususnya di Kota Surabaya, pada Kamis (20/6/2019) pukul 00.22 WIB.

Sistem PPDB yang ditangguhkan sementara sejak Rabu (19/6/2019) sore hari itu dilakukan Plt Kadis Pendidikan Jatim saat menerima perwakilan orang tua murid pendemo PPDB di Gedung Negara Grahadi Surabaya.

Dengan dibukanya kembali sistem PPDB ini, Khofifah mempersilakan semua orang tua murid yang masih belum mendaftarkan putra putrinya untuk segera memilih sekolah yang paling dekat dengan tempat tinggalnya.

Hal ini karena masih ada sekitar 50.000 calon siswa yang sudah mengambil PIN, namun belum mendaftar hingga saat ini. Padahal, hari ini adalah hari terakhir pendataran PPDB SMA/SMK Negeri di Jatim.

“Kemarin sistem ditangguhkan, sekarang sistem PPDB sudah dibuka kembali. Ditangguhkan karena adanya permintaan dari atas nama perwakilan orang tua wali murid Surabaya yang datang ke Grahadi. Mereka minta sistem dihentikan sampai ada perubahan dari Mendikbud,” kata Khofifah.

Namun, setelah sistem dihentikan sementara hingga menunggu keputusan Kemendikbud, Khofifah berkomunikasi langsung dengan Kemendikbud. Akhirnya, ditegaskan bahwa Permendikbud No 51 Tahun 2018 tentang PPDB menggunakan sistem zonasi tidak akan diubah dan tetap berjalan.

“Saya komunikasi langsung dengan Pak Dirjen Dikdasmen, saya tanya apakah ada kemungkinan perubahan pada Permendikbud itu, ditegaskan tidak ada. Sehingga, tidak ada alasan kita menutup atau menangguhkan sistem pendaftaran PPDB, maka sistem zonasi tetap kita lakukan sesuai peraturan,” tukasnya.

Dia menegaskan, dari sistem zonasi yang mendapatkan kuota 50 persen ini, Pemprov Jatim telah mengeluarkan kebijakan memberikan kuota khusus 20 persen pada anak-anak yang nilai UN-nya bagus di setiap sekolah yang masih satu zona.

“Jatim menjadi satu-satunya provinsi yang memberikan keistimewaan dan kuota khusus bagi siswa yang nilai UN bagus. Kebijakan ini kemudian ditiru oleh sejumlah provinsi lain. Pemprov Jatim juga memberikan kuota khusus sebanyak 20 persen untuk warga miskin, yang diantaranya mengakomodir khusus untuk anak buruh sebesar 5 persen,” paparnya.

Wali murid khususnya di Surabaya yang melakukan demo dan protes agar sistem zonasi dihapus dan kembali seperti tahun lalu (hanya berdasarkan nilai UN), lanjut Khofifah, sudah mendapatkan sistem yang cukup baik. Surabaya telah dibagi menjadi dua zona. Yaitu, utara dan selatan. Masing-masing zona bisa memilih sekitar 16 sekolah, bahkan lebih.

“Kita tetap menjadikan Permendikbud sebagi referensi. Kita juga sudah memberikan 20 persen kuota untuk warga miskin. Ini adalah cara kita untuk memotong rantai kemiskinan, karena tak ada cara lain yang lebih efektif memotong garis kemiskinan dibandingkan memberikan akses pendidikan, supaya warga miskin bisa ikut mengakses pendidikan Gratis Berkualitas (Tis-Tas),” jelasnya.

Bahkan di luar zonasi, pemprov juga masih memberikan kuota sebesar 10 persen, masing-masing 5 persen bagi mereka yang mendaftar melalui jalur prestasi maupun yang orang tuanya pindah tugas.

“Saya ingin sampaikan bahwa Surabaya juga Indonesia. Jawa Timur juga Indonesia. Permendikbud itu berlaku untuk seluruh Indonesia. Maka, semoga wali murid di Surabaya bisa merasa Indonesia. Permendikbud sudah ditetapkan, tapi bahwa tidak semua masyarakat merasa diuntungkan,” imbuhnya.

“Mudah-mudahan satu hari terakhir ini, kita bisa membangun kesinambungan dan wali murid bisa mendapatkan pilihan tempat belajar terbaik bagi anak-anaknya,” pungkasnya. [tok/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar